SEJARAH FASISME

Oleh; Yudi Setianto

Dalam sejarah politik kontemporer, kita mengenal berbagai macam ideologi politik yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan sosial-politik didunia terutama terjadi pasca Perang Dunia II sampai sekarang ini. Sebelum Perang Dunia II kekuasaan pemerintahan di wilayah Eropa didominasi oleh raja-raja monarchi-feodal yang mempertahankan kerajaan-kerajaan mereka sebagai milik pribadi sementara itu di wilayah lain seperti benua Asia, Afrika dan Eropa sebagai daerah koloni dari bangsa-bangsa Eropa. Salah satunya adalah fasisme. Apa sebenarnya fasisme, dan bagaimana latar belakang fasisme?

Fasisme merupakan paham politik ideologi yang diambil dari bahasa Italia, “fascio” atau dari bahasa Latin yaitu “fascis” yang artinya seikat tangkai kayu. Ikatan kayu tersebut ditengahnya terdapat kapak. Pada masa Kerajaan Romawi fascis merupakan symbol dari kekuasaan pejabat pemerintah. Dalam pengertian modern, fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengagungkan kekuasaan absolud tanpa demokrasi. Dalam pahan fasisime, nasionalisme sebagai ideology pendorong utama namun bersifat ultra- nasionalisme atau semangat nasionalisme yang berlebihan.

Sebenarnya, fasisme merupakan gaya politik dan pemerintahan daripada ideology sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Paham ini merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala symbol dan kemegahan upacara untuk mencapai kebesaran bangsa dan negara (Ramlan Surbakti,1992:38). Untuk mencapai tujuan dari fasisme, harus ada sosok kharismatik dalam memimpin bangsa dan negara. Tokoh kharismatik tersebut sebagai symbol kebesaran negara dan didukung masa atau rakyat yang fanatik terhadap pemimpin tersebut. Read more…

Categories: Artikel

NASIONALISME DAN KESADARAN NASIONAL INDONESIA

OLEH: YUDI SETIANTO

 

Von Herder (1744 – 1803), salah satu pencetus teori nasionalisme, menyatakan  bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah membentuk suatu kelompok dan  pada tingkat tertentu  kelompok tersebut disebut bangsa. Kita dilahirkan dalam suatu tradisi yang menciptakan ”nasional” yang terdiri dari sebuah wilayah, sejarah, bangsa dan agama yang berproses untuk menyatu bersama atau menggabungkan hal-hal tersebut menjadi satu  kemanunggalan. Proses  ini membentuk konsep suatu bangsa (Sargent, 1986:29-30) .

Kata nation atau bangsa diadopsi dari bahasa Perancis dimana, kata tersebut berakar dari bahasa Latin natio. Pada masa klasik, kata tersebut bermakna negatif untuk  menyebut ras, suku atau sekumpulan manusia yang dianggap tidak beradab oleh standar Romawi. Kata nation pada akhirnya mengalami pergeseran makna positif untuk menunjukkan kesatuan budaya dan kedaulatan politik tertentu yang mencakup suatu masyarakat (Well, 2004:210). Kata Nasionalisme  pada awalnya sering kali dikaitkan dengan suatu perang atau revolusi. Disamping itu, nasionalisme sering digunakan  untuk menggambarkan pergerakan-pergerakan kaum minoritas di suatu daerah atau negara. Pandangan inilah yang menjadikan nasionalisme pada awalnya dianggap sebagai hal yang jelek atau negatif  (Sargent, 1986:21).

Terdapat tiga macam teori tentang pembentukan nation. Pertama, teori kebudayaan (cultuur) yang menyebutkan suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan. Kedua, teori negara (staat) yang menentukan  terbentuknya suatu negara lebih dahulu adalah penduduk yang ada di dalamnya disebut bangsa. Ketiga, teori kemauan (wils), yang berpandangan bahwa syarat mutlak terbentuknya nation yaitu kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang perbedaan suku,ras, kebudayaan dan agama (Suhartono, 2001:7) Read more…

Categories: Artikel

MK: RSBI kembali menjadi sekolah biasa

MERDEKA.COM, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) tidak ada lagi. Dengan demikian, status RSBI/SBI kembali menjadi sekolah biasa.

“Menjadi sekolah biasa. Tidak ada label internasionalnya,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar usai persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (8/1).

Akil mengatakan, keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bertujuan agar pemerintah membuat sekolah rintisan yang nantinya akan menjadi sekolah internasional. Tetapi, keberadaan norma dalam pasal itu tidak memiliki penjelasan dalam pasal-pasal sebelumnya.

“UU Sisdiknas itu tidak memberikan penjelasan, tiba-tiba pasal itu muncul begitu saja sehingga dibatalkan,” kata Akil.

Akil menegaskan, pembatalan pasal ini kemudian berdampak pada status RSBI/SBI yang kini tidak memiliki kekuatan hukum. “Konsekuensinya harus dibubarkan,” ujar dia.

Dalam putusannya hari ini, MK menilai RSBI menimbulkan diskriminasi. Atas alasan itu, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan untuk membubarkan RSBI.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Mahfud MD saat membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK.
Read more…

Guru Tak Perlu Lagi Repot Menyusun Silabus

Pemerintah atau Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) akan mengambil alih pembuatan silabus pada kurikulum 2013. Alasan silabus akan disusun oleh Kemendikbud karena pelaksanaan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di lapangan selama ini masih kedodoran. Ini disebabkan oleh kemampuan guru yang beragam dalam membuat silabus.

Mendikbud, Muhammad Nuh juga menilai ada guru yang tidak bisa menyusun silabus. Ini dikatanya pada Jumat (21/12/2012) di Jakarta seperti dilansir dari Kompas.com. “Variasi sekolah dan guru itu luar biasa. Ada yang bisa membuat silabus, ada juga yang tidak. Jadi, kalau guru diwajibkan bikin silabus, ya remek,” kata Nuh.

Pada kurikulum baru yang akan diterapkan Juni 2013, guru tak perlu repot-repot lagi untuk membuat silabus untuk pengajaran terhadap anak didiknya. Silabus merupakan program pembelajaran yang akan dijadikan dasar untuk membuat rencana pembelajaran.

Pembahasan silabus sendiri sudah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud pada awal Desember. Penyusunan silabus melibatkan para guru, dosen dan ahli pendidikan. Setelah silabusnya rampung disusun, selanjutnya dilakukan proses penggandaan buku pelajaran.

KTSP memberikan peluang kepada sekolah dan guru untuk menyusun silabus dan menjalankan proses pembelajaran dianggap membuat pengawasan dan kontrol pendidikan jadi sulit. Kurikulum yang saat berjalan membuat sekolah dan guru berwenang menyusun silabus dan menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan cara yang diketahuinya sendiri-sendiri.

Mendikbud juga menilai dengan beragamnya kemampuan guru dalam menyusun silabus menyebabkan banyak bermunculannya Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan konten tak sesuai yang berdampak pada anak didik. Itu disebabkan kemampuan guru dalam membuat soal latihan untuk anak didik kadang terbatas sehingga menggunakan LKS sebagai pilihannya.

“Munculnya LKS itu kan karena guru kadang susah membuat soal. Kami juga tidak bisa apa-apa karena kan sudah diserahkan pada sekolah,” kata Mohammad Nuh.

Dipublikasikan Minggu, 23 Desember 2012

SAREKAT ISLAM: GERAKAN AWAL NASIONAL-RELIGIUS DI INDONESIA

Oleh: Yudi Setianto

(Widyaiswara di PPPPTK PKn-IPS)

 

Pergolakan masyarakat sebagai akibat perubahan sosial yang cepat membangkitkan kesadaran kaum pribumi yang bermula secara perorangan kemudian meluas di kalangan rakyat pribumi. Tiga tahun setelah berdirinya Budi Utomo, pada tahun 1911 berdirilah organisasi yang disebut Sarekat Islam. Latar belakang ekonomis perkumpulan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pedagang (pedagang penyalur) orang-orang Cina. Hal ini juga sebagai isyarat bahwa golongan muslim sudah saatnya menunjukkan kemampuannya. Para pendiri Sarekat Islam tidak semata-mata mengadakan perlawanan terhadap pedagang Cina, tetapi juga sebagai front melawan semua penghinaan terhadap rakyat pribumi serta reaksi adanya politik kristenisasi dari kaum zending (Nugroho Notosusanto, 1975:187).

Atas prakarsa K.H Samanhudi seorang saudagar batik dari Laweyan, Solo berdirilah Sarekat Dagang Islam yang pada awalnya anggotanya para pedagang batik di kota Solo. Tujuannya untuk memperkuat persatuan sesama pedagang batik dalam menghadapi persaingan dengan pedagang Cina yang menjadi agen-agen bahan-bahan batik. Para pengusaha tersebut umumnya beragama Islam sehingga organisasi tersebut bernama Sarekat Dagang Islam.

Sarekat Dagang Islam mengalami kemajuan pesat karena dapat mengakomodasi kepentingan rakyat biasa. Rakyat di pedesaan mengganggap bahwa SI sebagai alat untuk membela diri melawan struktur kekuasaan lokal dari pada gerakan politik modern. Oleh sebab itu, organisasi ini menjadi lambang persatuan bagi masyarakat yang tidak suka dengan orang-orang Cina,pejabat-pejabat priyayi dan orang-orang Belanda (Ricklefs, 1991:253). Read more…

Categories: Artikel

DEMOKRASI TERPIMPIN:LATAR BELAKANG, KRONOLOGI DAN APLIKASINYA

Oleh: Yudi Setianto

 

1) Latar Belakang  Dekrit Presiden

Demokrasi liberal atau sistem parlementer di Indonesia berdampak pada instabilitas keamanan, politik serta ekonomi. Hal ni dibuktikan hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 7 kabinet jatuh bangun. Disamping itu muncul gerakan–gerakan separatis serta berbagai pemberontakan di daerah. Sementara itu, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru gagal melaksanakan tugasnya disebabkan adanya pertentangan diantara partai politik di Konstituante.

Dalam pidato tanggal 22 April 1959 didepan Konstituante dengan judul “Res Publica, Sekali Lagi Res Publica”, Presiden Sukarno atas nama pemerintah menganjurkan, supaya Konstituante dalam rangka rencana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menetapkan UUD 1945 sebagai UUD bagi ketatanegaraan yang definitif.

Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar mengamademen dengan memasukkan  kata–kata : dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk–pemeluknya” kedalam Pembukaan UUD 1945.

Usul amandemen tersebut ditolak oleh  sebagian besar anggota Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) berbanding 265(menolak). Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2 Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas. Read more…

Categories: Uncategorized

MILITERISME DAN KOMUNISME DALAM REVOLUSI SOSIO-POLITIK

(Tinjauan Ideologis-Historis Sekitar Kontroversi Peristiwa G-30/S/ 1965)

oleh : Yudi Setianto

Ideologi sebagai sebuah produk pemikiran sosial dapat menjadi alat pendorong masyarakat untuk mencapai cita-citanya. Namun ideologi sering  ditafsirkan sebagai sesuatu yang negatif karena mengandung unsur kefanatikan buta. Perbedaan ideologi tak jarang menjadi potensi awal munculnya konflik. Kekuatan atas kefanatikan terhadap ideologi  akhirnya melahirkan pemikiran dan tindakan radikal dalam masyarakat. Diantaranya ideologi  yang dimaksud  adalah komunisme dan militerisme.

Secara empirik-sosiologis terdapat dua institusi yang paling berpotensi melakukan pemberontakan atau revolusi (coup d’ etat) dalam sejarah perjalanan pemerintahan suatu negara, khususnya di kawasan negara berkembang di Asia,Afrika dan Amerika. Kedua institusi tersebut Militer (Angkatan Darat) dan Partai Komunis. Meski keduanya punya insting melakukan violence political namun secara substansif latar belakang keduanya berbeda  dalam mewujudkan naluri politiknya

Jika diperhatikan, terdapat pola-pola tertentu yang umumnya terdapat dikalangan militer yaitu  penekanan pada nasionalisme, apolitik praktis dan esprit de corps. Secara universal fungsi formal militer sebatas alat pertahanan negara. Di negara yang mengedepankan sistem demokrasi maka golongan militer dibawah kendali sipil . Namun secara faktual kecenderungan tersebut bertolak belakang bagi negara tertentu yang punya sejarah pemerintahan dan latar belakang politik sehingga muncul supremasi militer .

Di kawasan Asia –Afrika yang dalam perjalanan sejarah bangsanya diliputi suasana perjuangan menentang kolonialisme-imperalisme, militer mempunyai kedudukan khusus berkat peran dan kontribusi bagi negaranya. Mereka juga ingin mendapatkan pengakuan atas jasanya sebagai konsekwensi atas perjuangan tersebut.  Jika pemerintahan sipil gagal dalam mewujudkan tatanan kenegaraan serta terganggunya stabilitas keamanan maka militer mempunyai potensi besar untuk mengambil-alih pemerintahan dengan dalih  “demi keselamatan negara”. Huntington berpendapat bahwa intervensi militer pertama-tama akibat kelemahan sistem.  Hal inilah merupakan latar belakang makro lahirnya pemerintahan militer. Read more…

Categories: Artikel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.