Home > Artikel > BUDI UTOMO DALAM PUSARAN KAUM FEODAL DAN INTELEKTUAL

BUDI UTOMO DALAM PUSARAN KAUM FEODAL DAN INTELEKTUAL


Oleh: Yudi Setianto

( Laboratorium IPS  P4TK PKn dan IPS Batu )


Budi Utomo merupakan sebuah organisasi modern pertama kali di Indonesia yang didirikan oleh dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Menurut beberapa sarjana, perkataan Budi Utomo berasal dari kata Sansekerta, yaitu bodhi atau budhi, berarti “keterbukaan jiwa”,”pikiran”,” kesadaran”, “akal”, atau “pengadilan”. Tetapi juga bisa berarti “ daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum”. Sementara itu, perkataan Jawa utomo berasal dari uttama, yang dalam bahasa Sansekerta berarti “ tingkat pertama” atau “ sangat baik”( Gonda dalam Akira Nagazumi, 1989: 58).

Dr. Wahidin Sudirohusodo (1857-1917) merupakan pembangkit semangat organisasi Budi Utomo. Sebagai lulusan sekolah dokter Jawa di Weltvreden (sesudah tahun 1900 dinamakan STOVIA), ia merupakan salah satu tokoh intelektual yang berusaha memperjuangkan nasib bangsanya. Pada tahun 1901 Dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi direktur majalah Retnodhoemilah (Ratna yang berkilauan) yang diterbitkan dalam bahasa Jawa dan Melayu, yang dikhususkan untuk kalangan priyayi. Hal ini mencerminkan perhatian seorang priyayi terhadap masalah-masalah dan status golongan priyayi itu sendiri. Ia juga berusaha memperbaiki masyarakat Jawa melalui pendidikan Barat (Ricklefs, 1991:248- 249).

Wahidin menghimpun beasiswa agar dapat memberikan pendidikan modern atau Barat kepada golongan priyayi Jawa dengan mendirikan Studie Fonds atau Yayasan Beasiswa. Gerakan pendirian studiefonds disusul dengan berdirinya Budi Utomo  pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Organisasi ini diketuai oleh dr. Sutomo yang dibantu M. Suraji,M. Saleh, Mas Suwarno, M. Sulaeman, Gunawan dan Gumbreg. Tanggal berdirinya Budi Utomo sampai sekarang diperingati sebagai Hari Keabngkitan Nasional.

Namun tidak semua golongan priyayi mendukung berdirinya Budi Utomo tersebut. Hal ini disebabkan kaum priyayi birokrasi dari golongan ningrat atau aristikrat mengadakan reaksi jika gerakan tersebut mengancam kedudukan kaum aristokrasi yang menginginkan situasi status quo, yaitu keadaan yang dapat menjamin kepentingan mereka (Sartono Kartodirdjo, 1993:102). Gerakan kaum terpelajar tersebut akan membawa perubahan dalam struktur sosial sehingga kaum intelektual akan mengurangi ruang lingkup kekuasaan elite birokrasi.

Program utama dari Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Programnya lebih bersifat sosial disebabkan saat itu belum dimungkinkan didirikannya organisasi politik karena adanya aturan  yang ketat dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Disamping itu, pemerintah Hindia Belanda sedang melaksanakan program edukasi dari politik ethis sehingga terdapat kesesuaian kedua program (Kansil, 1986:22-23).  Budi Utomo merupakan organisasi pelajar dengan para pelajar STOVIA sebagai intinya dengan gerakan awal jangkauannya hanya terbatas pada Jawa dan Madura. Jangkauan wilayah yang terbatas ini, menjadikan Budi Utomo dianggap sebagai organisasi yang bersifat kedaerahan, karena salah satu programnya berbunyi “ de harmonische ontwikkeling van land en volk van Jawa en Madura”  (kemajuan yang harmonis bagi nusa Jawa dan Madura). Dengan demikian, mencerminkan kesatuan administrasi kedua pulau tersebut yang mencakup juga masyarakat Sunda yang kebudayaannya mempunyai kaitan dengan Jawa meski yang dipakai sebagai bahasa resmi organisasi adalah bahasa Melayu (Ricklefs, 1991:24).

Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan konggresnya yang pertama di Yogyakarta. Konggres ini berhasil menetapkan tujuan organisasi yaitu ; Kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, tehnik , industri serta kebudayaan. Sebagai ketua Pengurus Besar yang pertama terpilih R.T Tirtokusumo,bupati Karanganyar sedangkan anggota-anggota Pengurus Besar pada umumnya pegawai pemerintahan atau mantan pegawai pemerintahan dengan pusat organisasi berada di Yogyakarta (Pringgodigdo, 1984:1). Pengurus hasil konggres ini merupakan dewan pimpinan yang didominasi oleh para pejabat generasi tua yang mendukung pendidikan yang semakin luas dikalangan priyayi dan mendorong pengusaha Jawa (Ricklefs, 1991: 250).

Setelah cita-cita Budi Utomo mendapat dukungan semakin luas dikalangan cendekiawan Jawa maka para pelajar tersebut memberi kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar bagi gerakan ini. Ini dibuktikan dengan terpilihnya golongan tua sebagai pengurus dalam konggres Budi Utomo I di Yogyakarta. Ketua terpilih R.T Tirtokusumo, sebagai seorang bupati lebih memperhatikan reaksi daro pemerintah kolonial Belanda dibanding reaksi dari warga pribumi (Nugroho Notosusanto, 1975:182).

Sebelumnya terjadi persaingan dalam konggres itu, disebabkan terdapat kelompok minoritas yang dipimpin Dr. Cipto Mangunkusumo yang berusaha memperjuangkan Budi Utomo berubah menjadi partai politik yang berjuang untuk mengangkat rakyat pada umumnya, tidak terbatas hanya golongan priyayi dan kegiatannya meliputi seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa dan Madura saja. Namun pandangan Dr. Cipto Mangunkusumo gagal mendapat dukungan bahkan pada tahun 1909 Dr. Cipto mengundurkan diri dari Budi Utomo kemudian bergabung dengan Indische Partij yang lebih radikal (Ricklefs, 1991:250).

Konfrontasi antara kedua kelompok pemikiran di Budi Utomo bukan sebatas antagonisme antara konservativ dan progresiv ataupun kaum radikal dalam mencapai tujuan gerakan, tetapi penggunaan bahasa terjadi perbedaan yang sangat tajam antara penggunaan bahasa Jawa dan Melayu. Kaum priyayi konservatif menghendaki penggunaan bahasa Jawa serta dalam melangkah menghendaki secara bertahap dalam mencapai kemajuan dengan mengikuti jenjang yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. Namun kaum radikal menginginkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi organisasi, meningkatkan taraf pendidikan kaum pribumi serta pencapaian tujuan dengan mencita-citakan suatu pendobrakan masyarakat kolonial dan tradisional dengan gerakan yang bersifat radikal (Sartono Kartodirjo, 1993: 103).

Ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Pengurus Besar Budi Utomo maka Dr. Cipto Mangunkusumo lebih memilih berhenti dari keanggotaan sehingga pengurus dapat menjadi seragam dalam pemikiran. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Kolonial Belanda, Budi Utomo pada tahun 1909 diberi status sebagai organisasi yang berbadan hukum sehingga diharapkan organisasi pertama di Indonesia ini dapat melakukan aktivitasnya secara leluasa. Gubernur Jenderal van Heutsz menyambut Budi Utomo sebagai bagian keberhasilan dari pelaksanakan politik ethis.

Setelah Dr. Cipto Mangunkusumo meninggalkan BU, tidak ada kontroversi dalam organisasi itu namun BU kehilangan kekuatan yang progresif sehingga perkembangan selanjutnya didominasi golongan ningrat atau aristokrat. Dengan demikian, BU tumbuh menjadi organisasi yang moderat, kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda dan evolusioner (Sartono Kartodirdjo, 1993: 105).

Pada perkembangannya  BU mengalami stagnasi, aktivitasnya hanya terbatas pada penerbitan majalah Goeroe Desa dan beberapa petisi yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (Nugroh Notosusanto, 1975:183). Kelambanan aktivitas BU disebabkan para pengurus atau pemimpin mereka berstatus sebagai pegawai atau bekas pegawai pemerintah. Status tersebut menjadikan mereka takut bertindak dan lemah dalam gerakan kebangsaan (Slametmuljana, 1968:117). Disamping itu, BU mengalami kemandegan sejak awal permulaannya karena kekurangan dana dan kurangnya pemimpin yang dinamis (Ricklefs,1991: 251).

Pada akhirnya BU diangap sebagai organisasi yang lemah dan juga terlalu sempit karena keanggotannya terbatas pada daerah yang berbudayaan Jawa sehingga ditinggal masyarakat. Pengaruh BU terhadap penduduk pribumi terasa tidak begitu besar.

Pada tahun 1912 R.T Tirtokusumo berhenti sebagai ketua digantikan oleh Pangeran Noto Diridjo, anak dari Pakualam V yang berusaha mengejar ketertinggalan organisasi itu dalam aktivitasnya. Dengan ketua baru tersebut kemajuan BU tetap tidak signifikan. Hasil-hasil yang dicapai antara lain perbaikan pengajaran di daerah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan surakarta, serta mendirikan organisasi dana belajar Darmoworo (Nugroho Notosusanto, 1975: 183).

Tinjauan terhadap kegiatan BU antara tahun 1912-1914 semakin memperlihatkan bahwa organisasi ini kurang berpengaruh meskipun semanagt kegiatan sejak terpilihnya ketua yang baru yaitu Pangeran Noto Diridjo menjadi cukup aktif dalam berbagai kegiatan, namun perannya semakin menurun seiring lahirnya organisasi lain (Akira Nagazumi, 1989: 156). Peran BU semakin memudar seiring berdirinya organsasi yang lebih aktif dan penting bagi pribumi. Beberapa diantaranya bersifat keagamaan, kebudayaan dan pendidikan dan organisasi yang bersifat politik. Organisasi baru yang tersebut antara lain:

1)    Sarekat Islam, yang didirikan pada tahun 1912, berasaskan dasar  hubungan spiritual agama dan kepentingan perdagangan yang sama.

2)     Indishe Partij, bergerak dalam bidang politik yang mempropagandakan   “Nasionalisme Hindia”.

3)    Muhammadiyah, sebagai organisasi sosial keagamaan yang berdiri pada tahun 1918 dengan semangat pembaharuan keagamaan.

Dengan munculnya organisasi-organisasi baru tersebut menyebabkan BU mengalami kemunduran. BU tidak bergerak dalam bidang keagaman dan politik sehingga anggota-anggotanya yang merasa tidak puas dengan BU keluar dari organisasi itu dan masuk ke organisasi baru yang dianggap lebih menjanjikan. BU yang berhaluan berdasarkan kebangsawanan Jawa liberal pada akhirnya kehilangan kedudukan-monopolinya dengan timbulnya organisasi yang beraliran nasionalisme-radikal, beraliran nasionalisme-demokrasi dengan dasar agama dan aliran yang berkeinginan mengadakan pengajaran modern berdasarkan agama dan kebangsaan di luar bidang politik (Pringgodigdo, 1984:2).

Keadaan yang demikian menjadikan BU berubah halauan kearah politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa sebagai berikut :

1)    Dalam rapat umum BU di Bandung tanggal 5 dan 6 Agustus 1915 menetapkan mosi, agar dibentuk milisi bagi bangsa Indonesia namun melalui persetujuan parlemen. Pembentukan milisi berhubungan dengan meletusnya Perang Dunia I tahun 1914. Meskipun Belanda dan Hindia Belanda tidak terlibat dalam Perang Dunia I, ancaman peperagan berpengaruh terhadap penduduk Belanda di Hindia Belanda. Kekhawatiran bukan berasal dari tentara Jerman namun intervensi pasukan Jepang.

2)    BU menjadi bagian dalam Komite “ Indie Weerbaar” yaitu misi ke Negeri Belanda dalam rangka untuk pertahanan Hindia Belanda. Djidjosewoyo sebagai wakil BU dalam misi tersebut berhasil mengadakan pendekatan-pendekatan dengan pejabat Belanda. Meski Undang-undang wajib militer atau pembentukan suatu milisi gagal dipenuhi pemerintah Belanda, ternyata parlemen Belanda menyetujui pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) bagai Hindia Belanda. BU segera membentuk sebuah Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad meskipun demikian Komite Nasional ini tidak dapat berjalan sesuai harapan.

Volksraad dibuka secara resmi oleh GubernurJenderal Van Limburg Stirum pada tanggal 18 Mei 1918. Pada tahun 1921 dalam salah satu konggresnya, BU menuntut agar keanggotaan Volksraad dari pribumi diperbanyak. Meskipun demikian di dalam sidang Volksraad, wakil-wakil BU tetap berhati-hati dalam melancarkan kritik kepada pemerintah Hindia Belanda.

Berakhirnya Perang Dunia I dengan kekalahan Jerman, mengakibatkan kaum sosialis Jerman menggulingkan kekuasan raja dan mendirikan negara republik. Peristiwa ini berpengaruh di Belanda, karena Partai Buruh Sosial Demokrasi di Belanda mengikuti kejadian di Jerman dengan berusaha mengulingkan sistem monarchi di Belanda yang di kenal sebagai krisis bulan November 1918. Dengan memanfaatkan kesempatan krisis tersebut, para anggota Volksraad yang radikal menuntut  perubahan bagi Volksraad dan kebijakan politik Hindia Belanda. Unsur-unsur radikal dalam BU menjadi lebih berperan sejak krisis November tersebut. Ketika di Volksraad berdiri badan Radicale Concentratie, BU berperan aktif dalam aktivitas tersebut.

Namun Gubernur Jenderal yang baru yaitu Mr. D. Fock mengambil kebijakan lebih tegas menanggapi peristiwa di atas. Anggaran pendidikan BU dikurangi secara drastis oleh pemerintah. Sebagai akibatnya terjadi perpecahan antara golongan radikal dan golongan moderat di BU.

Dr. Sutomo yang tidak puas dengan BU padatahun 1924 mendirikan Indonesische Studieclub di Surabaya. Penyebabnya adalah asas “Kebangsaan Jawa” dari BU sudah tidak relevan dengan perkembangan rasa kebangsaan yang menuju pada sifat nasional. Indonesische Studieclub ini pada perkembangannya menjadi Persatuan Bangsa Indonesia.

Pada konggres BU tahun 1923 diusulkan adanya asas non kooperatif sebagai asas perjuangan namun ditolak oleh sebagaian peserta konggres. Penolakan ini disebabkan para anggota dan pengurus BU mayoritas pegawai-pegawai pemerintah sehingga akan menyulitkan posisi mereka (Kansil, 1986:23).

Pada tahun 1927 BU masuk dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang dipelopori Ir. Sukarno. Meskipun demikian, BU tetap eksis dengan asas kooperatifnya. Pada tahun 1928 BU menambah asas perjuangannya yaitu: medewerking tot de verwezenlijking van de Indonesische eenheidsgedachte ( ikut berusaha untuk melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia). Hal ini sebagai isyarat bahwa BU menuju kehidupan yang lebih luas tidak hanya Jawa dan Madura namun meliputi seluruh Indonesia. Usaha ini diteruskan dengan mengadakan fusi dengan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) suatu partai pimpinan Dr. Sutomo. Fusi initerjadi pada tahun 1935, hasil fusi melahirkan Parindra (Partai Indonesia Raya), sehingga berakhirlah riwayat BU sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia.

Penulis: Yudi Setianto

Bekerja di Laboratorium Pendidikan                Sejarah PPPPTK PKn-IPS

Daftar Pustaka

A.K Pringgodigdo,1984: Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia: Jakarta: Dian Rakyat

Akira Nagazumi, 1989: Bangkitnya Nassionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti

M.C Ricklefs,1991: Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Nugroho Notosusanto, 1975. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka

——————————,1977.Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka

Priyo Budi Santoso,1995. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sagimun MD, 1989. Peran Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi. Jakarta: Bina Aksara

Sartono Kartodirdjo, 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Slametmulyana. 1968.Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia. P.N Balai Pustaka. Jakarta.

Kansil,C.S.T.  dan Julianto.1988. Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Erlangga

Categories: Artikel
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: