Home > Artikel > TINJAUAN SEJARAH DALAM PENYELESAIAN KONTROVERSI

TINJAUAN SEJARAH DALAM PENYELESAIAN KONTROVERSI

(Dikotomi Bebas Nilai dan Nilai Pendidikan)

Oleh: Yudi Setianto

Abstrak

Sejarah sebagai ilmu dituntut obyektifitas, karena ilmu tanpa obyektivitas tidak mempunyai nilai ilmiah. Dalam konteks sejarah, obyektifitas bisa diterjemahkan sebagai kebenaran dan kejujuran, fakta yang direkonstruksi dituntut dikemukakan secara transparan, tidak ada hal yang disembunyikan. Namun, dalam ranah pembelajaran sejarah, tentunya sejarah tidak mungkin dikemukakan secara obyektif. Hal ini bukan berarti jika pembelajaran bersifat subyektif. Bagi tujuan yang lebih bijaksana, polarisasi  sejarah yaitu sejarah dalam rangka menumbuhkan nasionalisme, patriotisme serta tujuan-tujuan positif lainnya, maka tidak bijaksana jika sejarah merupakan  alat legitimasi konflik sosial atau disintegrasi bangsa.

Ilmu sejarah tetap bersifat obyektif dalam mengungkap fakta sejarah, sementara itu tujuan pelajaran sejarah merupakan bagian dari tujuan pendidikan. Sejarah sebagai bahan pelajaran harus disusun searah dengan dasar dan tujuan Pendidikan Nasional. Sejarah sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu dan sejarah sebagai ilmu, harus dipadukan dalam konsep yang jelas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip salah satunya atau keduanya.

Sejarah bukan sebagai pisau bermata dua, disisi lain untuk menumbuhkan nasionamisme, patriotisme serta tujuan-tujuan pendidikan lainnya, di lain sisi juga sebagai instrumen pemicu konflik sosial dan disintegrasi bangsa.  Pembelajaran sejarah menempatkan fakta-fakta sejarah yang disaring, demi tujuan pendidikan. Fakta yang disaring bukan diartikan sebagai unsur “kebohongan sejarah”, namun menjelaskan fakta sejarah berdasarkan tingkat penalaran siswa. Fakta sejarah dalam pembelajaran tetap merupakan hal yang obyektif dan berdasar ilmu sejarah, namun terdapat prinsip memilih dan memilah. Sejarah dapat menjadi instrumen pemersatu dan menjaga ideologi bangsa, sekaligus menjadi alat legitimasi konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Dalam ranah Pendidikan Sejarah, sejarah hanya berfungsi untuk pemersatu bangsa, menjaga ideologi bangsa serta tujuan-tujuan pendidikan nasional lainnya.

 

Kata Kunci: Ilmu Sejarah, Value-Free, Pendidikan Sejarah,  Tujuan Pendidikan

 

Pendahuluan

Ilmu sejarah adalah ilmu yang menyelidiki dan menceritakan peristiwa-peristiwa dalam waktu dan ruang yang dihubungkan dengan perkembangan aktivitas manusia. Sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya , ilmu sejarah juga  bersifat bebas nilai (value-free). Namun, perlu disadari bahwa dalam perjalanan sejarah peradaban di dunia , konflik sosial sering terjadi. Konflik ini bisa terjadi antara negara, dan juga dalam suatu negara. Berbagai konflik, tak jarang disebabkan  legitimasi sejarah. Konflik tersebut tak lepas dari penghargaan yang tinggi terhadap “ the glorius past” dari masing-masing suku, ras , agama, dan bangsanya.  Ilmu sejarah yang value-free, sering kali harus bertanggung jawab terhadap  konflik-konflik tersebut.

Sementara itu,  pendidikan sejarah yang merupakan pembelajaran sejarah di sekolah, mengungkap fakta sejarah secara lebih bijak agar dampak  sejarah bagi siklus konflik dapat reduksi. Namun demikian, dalam kontek Sejarah Nasional Indonesia, sering kali sejarawan mengkritisi official history atau penulisan sejarah resmi yang dibuat pemegang kekuasaan. Official history memang sering dijadikan rujukan dalam pembelajaran sejarah, termasuk di dalamnya sejarah kontemporer. Pembelajaran sejarah sering dikritik mengabaikan temuan fakta dari ilmu sejarah, demi tujuan pendidikan secara umum. Dalam menyikapi perbedaan paradigma ilmu sejarah dan pendidikan sejarah, tentunya harus ada titik temu.

Dari gambaran di atas, maka muncul rumusan permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana perbedaan tinjuan ilmu sejarah dan pendidikan sejarah?
  2. Bagaimana jalan tengah dari kontroversi ilmu sejarah dan pendidikan sejarah, dalam konteks Sejarah Nasional Indonesia?

Penulisan ini bertujuan untuk mencari format dalam rangka menemukan titik temu antara dua paradigma yang berbeda, yaitu sejarah sebagai ilmu, dan sejarah dalam ranah pembelajaran atau pendidikan, khususnya dalam membahas Sejarah Nasional Indonesia.  Perbedaan antara ilmu yang bersifat value-free, dan nilai-nilai pendidikan dalam sejarah, dapat dipadukan, dengan melihat tujuan dan fungsi masing-masing.

 

Pembahasan

Dalam membahas permasalahan antara ilmu sejarah dan pendidikan sejarah, maka terlebih dahulu mengidentifikasikan permasalahan, selanjutnya dibahas solusi atau jalan tengah.

  1. 1.    Pembelajaran Sejarah

Pengajaran terdiri dari proses belajar dan mengajar. Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem, belajar mengajar meliputi suatu komponen seperti: tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi dan evaluasi. Tujuan tersebut dapat tercapai jika semua komponen diorganisasikan sehingga terjadi kerja sama antar-komponen (Syaiful B. Djamarah & Aswan Zain,  1996: 10). Secara sederhana, pengajaran sejarah diartikan sebagai suatu sistem belajar mengajar sejarah. Pengajaran sejarah berkaitan dengan perpaduan antara teori-teori pendidikan dan ilmu sejarah. Berbeda dengan ilmu sejarah, yang secara khusus intens mengembangkan keilmuan, maka  pembelajaran sejarah atau mata pelajaran sejarah dalam kurikulum sekolah, memang tidak secara khusus bertujuan untuk memajukan ilmu atau untuk menelorkan calon ahli sejarah. Penekanan pengajaran sejarah, tetap terkait dengan tujuan pendidikan pada umumnya yaitu ikut membangun kepribadian dan sikap mental siswa. Tujuan pendidikan tidak hanya membentuk kemampuan intelektual semata, tetapi juga sikap dan berbagai ketrampilan. Jika pendidikan hanya memberikan kemampuan intelektual tanpa didasari nilai-nilai dan moralitas dalam diri siswa, maka intelektualitas dapat menjadi salah arah.

Pembelajaran harus memiliki muatan konsep kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), yang meliputi nilai-nilai yang dipromosikan oleh sekolah, penekanan yang diberikan oleh guru, derajat antusiasme guru, iklim fisik dan sosial sekolah (Oliva. Peter F, 1982: 7). Istilah hidden curriculum  menunjuk pada kenyataan bahwa para guru dan sekolah terlibat dalam pendidikan moral, tanpa secara eksplisit dan filosofis membahas atau merumuskan tujuan dan metodenya (Kohlberg, Lawrence, 1995: 124).

Sejarah sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu dan sejarah sebagai ilmu, harus dipadukan dalam konsep yang jelas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip salah satunya atau keduanya. Hal  tersebut penting, agar kekhawatiran tentang subyektifitas sejarah dalam pembelajaran sejarah tidak mengorbankan ilmu sejarah itu sendiri. Meskipun demikian, sebagai materi pelajaran di sekolah, sejarah harus menghindarkan hal-hal sebagai berikut : pertama,  sejarah sebagai bahan pelajaran harus dihindarkan pada kecenderungan antikuriat, yaitu kisah masa lalu dipelajari hanya sekedar pelipur lara atau bahan hafalan yang menjemukan. Kedua, pelajaran sejarah sebaiknya menjauhkan diri dari keterangan sejarah (historical explanation) yang ideologis tanpa pertanggungjawaban yang rasional (Taufik Abdullah, 1996: 11).

Secara sederhana, pengajaran sejarah diartikan sebagai suatu sistem belajar mengajar sejarah. Pengajaran sejarah berkaitan dengan teori-teori pembelajaran dan kesejarahan. Berbeda dengan ilmu sejarah, pembelajaran sejarah atau mata pelajaran sejarah dalam kurikulum sekolah memang tidak secara khusus bertujuan untuk memajukan ilmu atau untuk menelorkan calon ahli sejarah. Penekanannya, dalam pengajaran sejarah tetap terkait dengan tujuan pendidikan pada umumnya yaitu ikut membangun kepribadian dan sikap mental siswa.

Dalam masa pembangunan bangsa, salah satu fungsi utama pendidikan adalah pengembangan kesadaran nasional sebagai sumber daya mental dalam proses pembangunan kepribadian nasional beserta identitasnya ( Sartono Kartodirdjo, 1993: 247). Hal ini juga diperkuat oleh pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

 

Dengan melihat fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional tersebut, jelas bahwa yang dicapai bukan hanya kemampuan intelektualitas saja tetapi lebih menekankan kepada tiga ranah secara merata yaitu kognitif, afektif dan psikomotor . Berkaitan dengan itulah, disamping di sekolah diajarkan ilmu-ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan, maka dilengkapi juga dengan pengetahuan yang mampu membentuk sikap dan mentalitas,  seperti mata pelajaran sejarah. Menurut  Moh. Ali , pengajaran sejarah penting dalam pembentukan jiwa patriotisme dan rasa kebangsaan (Moh. Ali,R, 2005 :67).

Sementara itu, Hamid Hasan berpendapat, terdapat beberapa pemaknaan terhadap pendidikan sejarah. Pertama, secara tradisional pendidikan sejarah dimaknai sebagai upaya untuk mentransfer kemegahan bangsa di masa lampau kepada generasi muda. Dengan posisi yang demikian maka pendidikan sejarah adalah wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa. Melalui posisi ini pendidikan sejarah ditujukan untuk membangun kebanggaan bangsa dan pelestarian keunggulan tersebut. Kedua, pendidikan sejarah berkenaan dengan upaya memperkenalkan peserta didik terhadap disiplin ilmu sejarah. Oleh karena itu kualitas seperti berpikir kronologis, pemahaman sejarah, kemampuan analisis dan penafsiran sejarah, kemampuan penelitian sejarah, kemampuan analisis isu dan pengambilan keputusan (historical issues-analysis and decision making) menjadi tujuan penting dalam pendidikan sejarah (Hamid Hasan, 2007 : 7).

I Gde Widja menyatakan bahwa pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan masa kini (I Gde Widja,1989: 23).  Pendapat I Gde Widya tersebut dapat disimpulkan jika mata pelajaran sejarah merupakan bidang studi yang terkait dengan fakta-fakta dalam ilmu sejarah namun tetap memperhatikan tujuan pendidikan pada umumnya. Dalam Seminar  Sejarah Nasional di Yogyakarta tahun 1957, Padmopuspito berpendapat bahwa pertama, penyusunan pelajaran sejarah harus bersifat ilmiah. Kedua, siswa perlu bimbangan dalam berfikir tetapi tafsiran dan penilaian tidak boleh dipaksakan, karena dapat mematikan daya pikir siswa (Sidi Gazalba ,1966: 169).  Dalam bidang pengajaran sejarah, terdapat tiga faktor yang harus dipahami tentang materi sejarah. Pertama, hakekat fakta sejarah. Kedua, hakekat penjelasan dalam sejarah. Ketiga,masalah obyektivitas sejarah (Hariyono, 1995: 12).

 

  1. 2.    Ilmu Sejarah

Di lain sisi, Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang, dengan metode dan standar tersendiri. Ilmu Sejarah dalam mengungkap fakta, harus memperhatikan netralitas nilai ketika melakukan penelitian sejarah. Ini berarti bahwa ia harus menyingkirkan asumsi ideologis atau non-ilmiah dari penelitian . Ini sebagai konsekwensi, bahwa ilmu pengetahuan bersifat bebas nilai (value-free). Bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Tokoh sosiologi, Max Weber, menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai tetapi ia juga mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan (value-relevant). Mempelajari sejarah merupakan suatu jenis berpikir tertentu yang disebut pemikiran  historis. Sebagai sebuah ilmu, sejarah telah memenuhi syarat-syaratnya seperti (Hugiono & Poerwantana,P.K, 1987: 21).

(1) Pengetahuan yang dicapai secara metodis dan berhubungan secara sistematis

(2) Meliputi kelompok besar dari kebenaran umum

(3) Bersifat obyektif

Sebagaimana pandangan Bacon, bahwa “histories make man wise”, sejarah diharapkan yang mempelajari menjadi lebih bijaksana (I Gde Widja ,1989: 49).  Syarat ilmu sejarah adalah obyektif. Sejarah sebagai ilmu dituntut obyektifitas, karena ilmu tanpa obyektivitas tidak mempunyai nilai ilmiah. Obyektif bisa diartikan bersifat tidak memihak. Suatu penulisan sejarah dapat bersifat subyektif, apabila sejarawan membiarkan politik atau etisnya turut berperan, atau nilai-nilai turut berperan dalam penulisan sejarahnya (Siswanto dan Sukamto, G.M, 1991:30).

Hal ini menjadi berbeda jika sejarah sebagai mata pelajaran dan materi pembelajaran di sekolah. Bagaimanapaun, pembelajaran sejarah mempunyai misi  dan visi tertentu, yang merupakan bagian dari tujuan pendidikan. Jika tujuan pendidikan suatu negara bersifat subyektif, bagaimana dengan pendidikan sejarah dalam pembelajaran di sekolah?. Dikotomi semacam ini, sering kali muncul, dari para sejarawan untuk menggugat obyektifitas fakta dalam pembelajaran sejarah. Materi pembelajaran sejarah, apalagi sejarah kontemporer, tak lepas dari produk “sejarah resmi” dari pemerintah atau penguasa.

  1. 3.    Kritik Terhadap  Pembelajaran Sejarah

Sejarawan Italia, Benedetto Croce mengatakan, merekonstruksi sejarah,  pasti akan terjadi benturan antara realita dan pemikiran ,maksud dan peristiwa, historicaldan philosophical. Jika merekonstruksi fakta sejarah saja, Croce masih mengkhawatirkan adanya subyektifitas yang “disengaja” dalam pengungkapan fakta sejarah, maka tentunya akan lebih khawatir jika sejarah bersanding dengan tujuan pendidikan suatu negara. Sebagaimana pandangan Taufik Abdullah bahwa, sejarah sebagai alat pemupuk ideologi, betapapun luhurnya mempunyai resiko yang bisa meniadakan validitas dari apa yang akan disampaikan. Seakan-akan, sejarah dapat bersifat subyektif, demi didapatkan kearifan yang afektif (Taufik Abdullah, 1996: 8). Mengutip pernyataan dari Elton, sering muncul kecurigaan di kalangan sejarawan bahkan para pendidik, terhadap alasan mengkaitkan sejarah dengan proses pendidikan. Proses pendidikan sejarah dianggap hanya menjadi sumber kecenderungan etnosentris bahkan mengarah ke “xenophobia”. Sementara itu, Namier berpendapat bahwa  peran sejarah sebagai “moral precepts” atau ajaran moral dianggap dapat menjelma menjadi indoktrinasi sebagai legitimasi doktrin atau ideologi tertentu (I Gde Widja,  1997: 174).

Selain itu, Mahasin berpandangan bahwa kritik umum kepada pendukung nilai edukatif sejarah dalam penanaman nilai-nilai sejarah melalui proses pendidikan yang lebih menonjol adalah pencapaian tujuan-tujuan edukatif yang bersifat ekstrinsik atau instrumental. Padahal dalam teori belajar yang lebih utama adalah nilai instrinsik. Penekanan sifat ekstrinsik atau instrumental dalam pendidikan sejarah akan lebih mengarah pada pemahaman nilai sejarah sebagai landasan bagi pembentukan semacam alat cetak membentuk manusia yang sudah ditentukan sebelumnya (predefined person) baik dalam rangka “ cultural transmission” maupun dalam penyiapan “ moral precepts” bagi generasi baru. Dalam kerangka berpikir seperti ini, muncul kecenderungan atau dorongan pemujaan berlebihan terhadap masa lampau yang pada gilirannya memberi peluang bagi kekaburan realitas sejarah demi kepentingan masa kini atau kecenderungan presentisme. Pengaburan seperti ini bisa mendorong generasi baru hanya terpesona atau mengagumi masa lampau tanpa pernah berpikir secara kreatif merencanakan bangunan masa depannya. (I Gde Widja,  1997: 176).

Menurut Taufik Abdullah, jika disimpulkan, sejarah sebagai wacana intelektual akan tampil secara bertahap dengan berbagai wajah. Pertama, sebagai sejarah yang bernada moralistik, yang merupakan pertanggungjawaban rasional akan keharusan hidup bermasyarakat. Kedua, sejarah sebagai alat pengetahuan praktis, yaitu sebagai kaca pembanding untuk mengetahui struktur hari dan dunia kini dan ketiga, sejarah sebagai pembimbing kearah pemahaman, yaitu sebagai alat dan penolong untuk memungkinkan terjadinya dialog yang kreatif dengan pergolakan jaman yang melintas dalam pengalaman hidupnya atau alat untuk memahami dunia intelligently.(Taufik Abdullah, 1996: 11).

Dalam kontek Sejarah Nasional Indonesia, tentunya Ilmu Sejarah bukanlah sebagai pedang bermata dua, di satu sisi sebagai alat pemupuk ideologi, perekat persatuan-kesatuan bangsa, namun di sisi lainnya sebagai instrumen dalam disintegrasi bangsa. Jika “pedang sejarah” bermata dua, maka istilah histories make man wise menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini perlu disadari, konflik horisontal di masyarakat, gerakan separatis, pemberontakan atau hal-hal lain terkait konflik internal dalam suatau negara, sering terjadi disebabkan oleh pedang  bermata dua tersebut. Dendam sejarah dalam konflik vertikal dan horisontal dalam suatu negara tak lepas dari  fakta sejarah.

Di samping itu, sejarah suatu bangsa juga tak lepas dari tokoh besar. Thomas Cartyle dengan “the great man theory”-nya,  berpendapat bahwa, “ the great man dominates all history”. Dalam ranah ilmu sejarah, maka The Great Man akan dikupas tuntas, terkait dengan perjalanan sejarahnya berdasarkan fakta yang ada. Ranah obyektifitas sejarah, tentunya sang tokoh akan dikupas kelebihan dan kekurangan, jasa dan kesalahan serta hal-hal lain berdasar hitam putih perjalananannya sehingga menjadi tokoh.

Namun, dalam ranah pembelajaran, hal tersebut memunculkan kontroversial. Tokoh bangsa,  dikarenakan jasa-jasa atau perjuangannya sering diangkat sebagai pahlawan bangsa di negaranya masing-masing. Di  hampir semua negara, sosok pahlawan tetap selalu didasari unsur  subyektifitas yang dibalut kerangka obyektifitas. Keberadaan pahlawan atau pengkhianat, terkait dengan kepentingan penguasa politik dan demi kepentingan negara, melalui official history atau penulisan sejarah resmi yang dibuat pemegang kekuasaan. Sejarawan terkenal Italia, Benedetto Croce mengatakan, merekonstruksi sejarah, termasuk kisah The Great Man, pasti akan terjadi benturan antara realita dan pemikiran ,maksud dan peristiwa, historical dan philosophical.

  1. 4.    Kewajaran  Pembelajaran Sejarah

Pelbagai fungsi sejarah dapat dikatagorikan sebagai sejarah yang berfungsi secara pragmatis, antara lain untuk legitimasi dan justitikasi eksistensi suatu bangsa, keduanya menyangkut fungsi pragmatis. Di samping itu, ada dua fungsi lain yang mempunyai relevansi bagi pembelajaran sejarah, yaitu fungsi genetis dan didaktis (Sartono Kartodirdjo, 1993:251). Pembelajaran sejarah merupakan perpaduan antara pembelajaran itu sendiri dan ilmu sejarah, yang mana keduanya tetap memperhatikan tujuan pendidikan secara umum.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas pendidikan berpendapat tentang  tujuan dari mata pelajaran sejarah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, bahwa  mata pelajaran Sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

(1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan  sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan

(2) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah  dan metodologi keilmuan

(3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau

(4) Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang

(5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional.

Menurut  Hamid Hasan dalam Kongres Nasional Sejarah tahun 1996, secara tradisional tujuan kurikulum pendidikan sejarah selalu diasosiasikan dengan tiga pandangan  yaitu:

(1) “perenialisme” yang memandang bahwa pendidikan sejarah haruslah mengembangkan tugas sebagai wahana “ transmission of culture”. Pengajaran sejarah hendaklah diajarkan sebagai pengetahuan yang dapat membawa siswa kepada penghargaan yang tinggi terhadap “ the glorius past”. Kurikulum sejarah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik dan generasi penerus untuk mampu menghargai hasil karya agung bangsa di mada lampau, memupuk rasa bangga sebagai bangsa, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan nasional.

(2) esensialisme, menurut pandangan ini, kurikulum sejarah haruslah mengembangkan pendidikan sejarah sebagai pendidikan disiplin ilmu dan bukan hanya terbatas pada pendidikan pengetahuan sejarah. Dalam pandangan aliran esensialisme, siswa yang belajar sejarah harus diasah kemampuan intelektualnya sesuai dengan tradisi intelektual sejarah sebagai disiplin ilmu. Kemampuan intelektual keilmuan antara lain menghendaki kemampuan berfikir kritis dan analitis terutama dikaitkan dalam konteks berfikir yang  didasarkan filsafat keilmuan.

(3) rekonstruksi sosial, pandangan ini menganggap bahwa kurikulum  pendidikan sejarah haruslah diarahkan pada kajian yang mengangkut kehidupan masa kini dengan problema masa kini. Pengetahuan sejarah diharapkan dapat membantu siswa mengkaji masalah untuk memecahkan permasalahan. Kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam sejarah masa lampau sebagai pelajaran yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan siswa masa kini (Hamid Hasan,2007:138-139).

Namun klasifikasi seperti pandangan di atas tidak perlu dijadikan pegangan mutlak dan terpisah oleh para pengembang kurikulum sejarah. Sebagai wahana pendidikan, kurikulum sejarah harus  diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan seperti pengembangan rasa kebangsaan, kebanggan atas prestasi gemilang masa lalu bangsa, mampu menarik pelajaran dari peristiwa masa lampau untuk digunakan dalam melanjutkan prestasi gemilang bangsa bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang.

Hal yang wajar terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami kenyataan sosial termasuk dalam masalah sejarah. Hal ini juga dikemukakan oleh Taufik Abdullah, bahwa sejarah sebagai ingatan kolektif memberikan keprihatinan sosial-kultural akan hasrat peneguhan integrasi. Dalam konteks ini, terkaburlah batas-batas antara “ kepastian sejarah” dengan “ kewajaran sejarah” , antara  “ apa yang sesungguhnya telah terjadi’ dan “ apa yang semestinya harus  terjadi”. Ungkapan lain untuk menjelaskan hal tersebut adalah terbaurlah hasil rekonstruksi kritis terhadap sumber sejarah dengan keinginan akan masa lalu sebagai landasan kearifan masa kini (Hamid Hasan,2007:138-139).

Namun usaha untuk menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi ataupun sebagai landasan nilai merupakan hal yang sah, baik secara akademis maupun secara etis. (Hamid Hasan,2007:7). Pengajaran sejarah lebih bersifat “ confluent” artinya dapat untuk mengembangkan berbagai ranah sekaligus. Ranah kognisi, afeksi dan konasi secara bersama-sama membentuk “ sikap keseluruhan”. Aspek kognisi merupakan penggerak perubahan karena informasi yang diterima menentukan perasaan dan kemauan untuk bertindak. Kognisi yang salah akan menimbulkan afeksi dan konasi yang salah pula. Afeksi dan konasi yang benar hanya dapat dihasilkan oleh kognasi yang benar (Mar’at, 1982: 13).  Ini berarti bahwa pengajaran sejarah yang salah akan menimbulkan sikap yang salah, palsu atau munafik. Bila salah, maka tindakan lahirnya juga menghasilkan tindakan yang salah (Moedjanto, G ,1985: 6).

 

Berfokus pada fungsi pengajaran sejarah untuk meningkatkan proses penyadaran diri, maka dua aspek didaktik sejarah perlu ditonjolkan yaitu (1) segi teknik penyampaian atau metodenya dan  (2) segi substansialnya atau silabus. Kedua aspek terdapat pengaruh timbal balik, keduanya bertalian dengan usia serta tingkat pendidikan anak didik. Prinsip pemilihan substansi dalam didaktif sejarah adalah:

(1) pendekatan secara lokosentris, mulai dengan mengenal lokasi sejarah di sekitarnya

(2) pendekatan konsentris, mulai lingkungan dekat meluas ke lingkup nasional terus ke yang internasional

(3) temasentris yaitu pilihan tema tertentu yang menarik sekitar pahlawan atau monumen, dan lain sebagainya

(4)  kronologi: urutan kejadian menurut waktu

(5) tingkatan presentasi dari deskriptif-naratif ke deskriptif-analitis, mulai dari cerita tentang “ bagaimana” terjadinya, sampai pada “mengapa”-nya

(6) sejarah garis besar dan menyeluruh (Sartono Kartodirdjo,1993: 254-257).

 

Pengajaran sejarah penting dalam pembentukan jiwa  patriotisme dan rasa kebangsaan.  Suatu pengetahuan sejarah yang ditunjang pengalaman praktis warga negara yang baik di sekolah membantu memperkuat loyalitas dan membantu anak-anak menemukan dirinya dengan latar belakang sejarah luas. Rowse menegaskan bahwa sejarah adalah suatu mata pelajaran yang bernilai pendidikan tinggi (Rowse, A.L., 1963: 111). Dalam konteks pembentukan identitas nasional, pengetahuan sejarah mempunyai fungsi fundamental. (Sartono Kartodirdjo,1993: 247). Inti pembelajaran sejarah adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, kecintaan terhadap bangsa, jati diri dan budi pekerti kepada anak didik. Buku pelajaran sejarah hendaknya disusun dengan ketentuan-ketentuan ilmiah yang berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional. (Hugiono & Poerwantana,P.K, 1987:90). Melalui proses belajar sejarah bukan semata-mata menghapal fakta, siswa dapat mengenal kehidupan bangsanya secara lebih baik dan mempersiapkan kehidupan pribadi dan bangsanya yang lebih siap untuk jangka selanjutnya (Hamid Hasan, 1997: 141). Sementara itu, Krug berpendapat bahwa pengajaran sejarah bangsa merupakan upaya terbaik untuk memperkuat kesatuan nasional dan untuk menanamkan semangat cinta tanah air dan jiwa patriotik (Krug, Mark. M., 1967: 22).

Sedangkan Sartono Kartodirdjo menyatakan, peranan strategis pengajaran sejarah dalam rangka pembangunan bangsa menuntut suatu penyelenggaran pengajaran sejarah sebagai pemahaman dan penyadaran, sehingga mampu membangkitkan semangat pengabdian yang tinggi, penuh rasa tanggung jawab serta kewajiban. Kepekaannya terhadap sejarah akan melahirkan aspirasi dan inspirasi untuk melaksanakan tugasnya sebagai warga negara (Sartono Kartodirdjo,1993: 258).

Sejarahlah yang menjadi sumber inspirasi dan aspirasi generasi muda dengan pengungkapan model-model tokoh sejarah dan pelbagai bidang. Maka dari itu, sejarah masih relevan untuk dipakai menjadi perbendaharaan suri-tauladan, berkorban untuk tanah air, berdedikasi tinggi dalam pengabdian, tanggung jawab sosial besar, kewajiban serta keterlibatan penuh dalam hal-ihwal bangsa dan tanah air. Sartono Kartodirdjo  berpendapat bahwa pembelajaran sejarah berkedudukan sangat strategis dalam pendidikan nasional sebagai “soko guru” dalam pembangunan bangsa. Pembelajaran sejarah perlu disempurnakan agar dapat berfungsi secara lebih efektif, yaitu penyadaran warga negara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dalam rangka pembangunan nasional (Sartono Kartodirdjo,1993: 247).

Tujuan pelajaran Sejarah Nasional ialah (a) membangkitkan, mengembangkan, serta memelihara semangat kebangsaan; (b) membangkitkan hasrat mewujudkan cita-cita kebangsaan dalam segala lapangan; (c) membangkitkan hasrat mempelajari sejarah kebangsaan dan mempelajarinya sebagai bagian dari sejarah dunia; (d) menyadarkan anak tentang cita-cita nasional  untuk mewujudkan cita-cita itu sepanjang masa (Moh. Ali,R, 2005 :178).

Menurut  Wahid Siswoyo dalam bukunya “Seminar Sejarah”,  dikemukakan beberapa hal, antara lain: (1)  Sejarah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. (2) Sejarah yang mempunyai fungsi pedagogis serta merupakan alat bagi pendidikan membutuhkan pedoman atau pegangan yang dapat digunakan untuk mencapai cita- cita Pendidikan Nasional.

Melalui  pendidikan  sejarah  yakni  dalam  bentuk  kegiatan belajar  mengajar,  proses  sosialisasi  sikap  nasionalisme  dapat dilaksanakan  secara  lebih  sistematik  dan  terencana,  yaitu  melalui proses  internalisasi.  Proses  internalisasi  merupakan  proses  untuk menjadikan suatu sikap sebagai bagian dari kepribadian seseorang. Dalam  upaya  mensosialisasikan  sikap   nasionalisme,  strategi  belajar mengajar  pendidikan  sejarah  dilakukan  melalui  tahap  pengenalan dan pemahaman, tahap penerimaan, dan tahap pengintegrasian (Ibnu Hizam, 2007: 289 ). Meskipun demikian, sejarah bangsa Indonesia harus digambarkan kebesaran dan keagungannya secara ilmiah, sehingga tidak mengorbankan obyektifitas demi penggambaran yang demikian tadi.

 

  1. 5.    Konsep Win-Win Solution

Ilmu pengetahuan dikaitkan dengan kebutuhan manusia maka ilmu pengetahuan akan terdistorsi, tidak akan didapati kebenaran yang obyektif. Sebagai sebuah ilmu, sejarah telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan akademis. Dengan demikian, ilmu sejarah tetap bersifat obyektif dalam mengungkap fakta sejarah tanpa didasari kepentingan yang mengiringinya sehingga mengurangi kadar keilmiahan. Masalah obyektivitas dan subyektifitas sejarah, merupakan masalah yang klasik. Sejarah disusun oleh manusia yang juga disebut subyek. Hal ini menempatkan manusia berfungsi ganda yaitu sebagai obyek sekaligus subyek sejarah. Obyektivitas dalam hal ini diartikan sebagai upaya mendekatkan subyek pada obyek, sehingga subyektivitas dapat dikurangi untuk mendekati obyektivitas. Sejarah sebagai ilmu dituntut obyektifitas, karena ilmu tanpa obyektivitas tidak mempunyai nilai ilmiah.  Perlu disadari, menulis sejarah dengan obyektivitas seratus persen merupakan harapan yang berlebihan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata terlebih terkait masa lalu, tidak akan pernah terekam secara lengkap.

Penulisan sejarah bersifat subyektif, apabila membiarkan politik, etisnya , dan nilai-nilai turut berperan. Perlu ditegaskan bahwa, otonomi ilmu pengetahuan tetaplah harus terjamin, termasuk dalam pengungkapan fakta sejarah. Meskipun demikian, penelitian ilmiah apalagi terkait dengan Sejarah Nasional, tidak luput dari pertimbangan etis meski hal ini sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Ketika “sejarah” telah masuk dalam ranah pendidikan, maka nilai etis menjadi hal penting. Tujuan mempelajari sejarah tidaklah sama dengan tujuan sejarah, menyangkut persoalan didaktis dan juga filsafat. Tujuan pelajaran sejarah merupakan bagian dari tujuan pendidikan.

Sejarah sebagai bahan pelajaran harus disusun searah dengan dasar dan tujuan Pendidikan Nasional.  Anak  didik  harus  mampu menemukan  nilai-nilai  yang  ada  pada  materi  sejarah  yang dipelajarinya dan mampu merekonstruksi hubungan antar nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran sejarah tersebut, baik dalam  konteks  hubungan  antar  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  materi sejarah  yang  disampaikan  secara  parsial  maupun  hubungannya dengan  nilai-nilai  yang  terjadi  saat  ini.  Sebab  pengalaman-pengalaman  dalam  sejarah  bukan  hanya  untuk  diketahui,  tetapi diharapkan  dapat  dipakai  untuk  memperbaiki  usaha-usaha  di  masa mendatang ( Imam  Barnadib,  ,1973: 45)

Sebagai jalan tengah memahami permasalahan di atas, perlu ditekankam strategi dasar berupa penanaman nilai yang dinamis progresif. Dalam perspektif ini, apabila dalam proses belajar-mengajar sejarah tidak bisa dihindarkan mengajak siswa untuk mengambil nilai-nilai dari masa lampau, bukanlah dimaksudkan agar siswa terpaku dan terpesona pada kegemilangan masa lampau. Nilai-nilai masa lampau diperlukan untuk menjadi kekuatan motivasi menghadapi tantangan masa depan. I Gde Widja menyatakan, bahwa pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan masa kini. (I Gde Widja, 1989: 23). Pendapat I Gde Widya tersebut dapat disimpulkan jika mata pelajaran sejarah merupakan bidang studi yang terkait dengan fakta-fakta dalam ilmu sejarah namun tetap memperhatikan tujuan pendidikan pada umumnya.

Mata pelajaran sejarah sebagai alat mengabdi kepada tujuan pendidikan yang multi-aspek . Meski demikian, sejarah sebagai mata pelajaran tidak mengabaikan prinsip-prinsip keilmuan, konsep dasar dan prinsip keilmuan. Sejarah sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu dan sejarah sebagai ilmu, harus dipadukan dalam konsep yang jelas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip salah satunya atau keduanya. Hal  tersebut penting, agar kekhawatiran tentang subyektifitas sejarah dalam pembelajaran sejarah tidak mengorbankan ilmu sejarah. Jalan tengah menyikapi sudut pandang yang berbeda, dapat diselesaikan melalui slogan: “histories make man wise” sehingga perbedaan pandangan tersebut juga harus disikapi dengan bijaksana.

Dalam kontek Sejarah Nasional Indonesia, khususnya untuk pembelajaran, tampaknya tidak layak jika kepahlawanan seorang tokoh, diungkap dari sisi kekurangannya, bahkan kesalahannya dalam perjalanan kehidupan. Sebaliknya, tidak layak jika content pembelajaran, memuat perjuangan tokoh  bangsa, namun paradigma, prinsip perjuangan dan ideologinya bertentangan dengan ideologi dan falsafah bangsa. Demikian juga kasus-kasus konflik sosial berbau SARA, seperti Konflik Ambon, Peristiwa Sampit serta konflik di daerah lain. Termasuk di dalamnya sejarah di daerah, yang merupakan bagian narrow nasionalism, namun menjadi pemicu separatisme seperti yang pernah terjadi di Aceh.

Tampaknya, kita perlu belajar dari pengalaman bangsa lain, di mana fakta sejarah sering menjadi pemicu konflik sosial, separatisme bahkan pemberontakan tanpa akhir, seperti yang terjadi di Spanyol (Separatis Basque), Philipina (Moro), Irlandia (Pemberontakan IRA), Srilanka (Gerakan Tamil), India (Kashmir), Turki (Suku Kurdi), serta kasus-kasus lainnya yang serupa. Demikian juga konflik antar negara, dikarenakan alasan sejarah,seperti India-Pakistan(Kashmir), Thailand-Kamboja (Candi Preah Vihear), Palestina-Israel, Irak-Kuwait (pada masa Saddam Hussain), Inggris-Argentina (Pulau Malvinas) serta permasalahan serupa di tempat lain. Sebagian konflik tersebut tak lepas dari penghargaan yang tinggi terhadap “ the glorius past dari masing-masing suku, ras , agama, dan bangsanya.  Sebagian besar dari konflik berurat dan berakar, berlanjut meski sudah berabad-abad karena sejarah sering dijadikan acuan legitimasi konflik.

Salah satu penyelesaian kasus semacam itu, melalui proses pembelajaran sejarah, di mana generasi sekarang dan berikutnya, tidak melihat fakta konflik secara tekstual dalam ranah ilmu sejarah, termasuk melihat the glorius past. Sejarah, bisa disampaikan dalam kajian pendidikan atau pembelajaran sejarah. Dengan demikian, dendam sejarah sesama generasi bangsa dan generasi antarbangsa tidak berlanjut seiring pemahaman sejarah dalam pembelajaran. Diharapkan, dalam pembelajaran sejarah, terkait konflik sosial juga menekankan pada resolusi konflik. Bagi pendidikan di Indonesia, mata pelajaran sejarah tentunya bukan pisau bermata dua. Di sisi lain, untuk menumbuhkan nasionalisme, patriotisme serta tujuan pendidikan lainnya. Sisi lainnya, mengungkap fakta sejarah , yang berimbas pada disintegrasi bangsa. Ilmu sejarah yang bebas nilai, dalam aplikasi di lapangan, khususnya dalam pembelajaran  harus memperhatikan etika yang ada dan  dampak yang ditimbulkan. Pendidikan sejarah merupakan alternatif solusi permasalahan tersebut. Hal ini berbeda jika sejarah berada di perguruan tinggi, dimana kajian murni ilmu sejarah secara akademik dapat diberikan. Alasannya,   perkembangan pola pikir peserta didik sudah lebih berkembang dan matang.

Pembelajaran sejarah menempatkan fakta-fakta sejarah yang disaring, demi tujuan pendidikan. Fakta yang disaring bukan sebagai unsur  “kebohongan sejarah”, namun menjelaskan fakta sejarah berdasarkan tingkat penalaran siswa. Sekali lagi, fakta sejarah yang disaring, bukan untuk memutarbalikkan fakta itu sendiri. Fakta sejarah dalam pembelajaran tetap merupakan hal yang obyektif dan berdasar ilmu sejarah, namun terdapat prinsip memilih dan memilah. Tujuannya agar fakta sejarah sesuai slogan histories make man wise. Slogan tersebut perlu diimplementasikan secara kontekstual di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejarah bukan merupakan sumber ilmiah sekaligus  sumber konflik dan  dendam antara generasi bangsa . Apalagi dalam masyarakat multikultural, dimana perbedaan suku, ras, agama, ideologi seperti di Indonesia ini, sering menjadi pemicu konflik. Pendidikan sejarah juga berfungsi efektif menjaga ideologi dan  falsafah bangsa . Kompromi antara ilmu sejarah dan pendidikan sejarah merupakan konsep jalan tengah, agar ada titik temu . Titik temu ini, tetap menghormati dan menghargai prinsip keduanya dan tidak mengorbankan prinsip salah satunya. Kompromi yang dimaksud tetap dalam kerangka, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perpaduan antara keduanya, ibarat permainan orkestra, yang terdiri berbagai instrumen musik, untuk menghasilkan musik yang indah dan harmoni . Harmoni bagi keselarasan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harmoni yang tetap menjaga integritas dan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai dunia akademik.

Jika hal tersebut terjadi,maka  slogan kebesaran ilmu sejarah, Historia Vitae Magistra, benar-benar terwujud. Sejarah akan menjadi guru kehidupan , sebagaimana harapan dari pencetus slogan, sejarawan dan filsuf Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero. Dan tentunya, para “sejarawan idealis” perlu menyadari, bahwa pembelajaran sejarah, merupakan perpaduan antara ilmu sejarah dan ilmu pendidikan, sehingga kritik yang selama ini ditujukan kepada pembelajaran sejarah, memang bukan ranah keilmuan sejarah secara murni karena Ilmu murni sejarah terdapat di ranah perguruan tinggi. Nilai-nilai dan falsafat kependidikan, ikut mendominasi dalam pembelajaran sejarah.Tujuan pendidikan tidak hanya membentuk kemampuan intelektual semata, tetapi juga etika, moral,  sikap serta berbagai ketrampilan.

 

Simpulan dan Saran

Simpulan

Pembelajaran sejarah tidak mengkhususkan mempelajari fakta-fakta dalam sejarah sebagai ilmu namun perpaduan antara sejarah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Meski demikian, pembelajaran sejarah berusaha menampilkan fakta sejarah secara obyektif meskipun tetap dalam kerangka fakta sejarah yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Persepsi tentang sejarah harus jelas bagi guru yang mengajarkan sejarah sebagai mata pelajaran. Tujuan ilmu sejarah berbeda dengan tujuan pengajaran sejarah. Tujuan sejarah dapat bersifat filosofis, tetapi pengajaran sejarah mempunyai tujuan tertentu dalam rangka pendidikan atau bersifat didaktis. Harus disadari bahwa pembelajaran sejarah tidak harus bersifat ilmu murni, apalagi untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Hal ini berbeda jika sejarah berada di perguruan tinggi, dimana ilmu sejarah dikupas sesuai kajian murni akademik.

Mata pelajaran sejarah merupakan alat mengabdi kepada tujuan pendidikan yang multi-aspek. Meskipun demikian, sejarah sebagai mata pelajaran tidak mengabaikan prinsip-prinsip keilmuan. Ditarik kesimpulan, bahwa pembelajaran sejarah menempatkan fakta-fakta sejarah yang disaring, demi tujuan pendidikan. Fakta yang disaring bukan diartikan sebagai unsur “kebohongan sejarah”, namun menjelaskan fakta sejarah berdasarkan tingkat penalaran siswa, agar sejarah sebagai mata pelajaran, tidak  melupakan prinsip-prinsip dari tujuan pendidikan, termasuk tujuan dari pendidikan sejarah yang telah digariskan pemerintah.

Saran

Bagi kepentingan bangsa dan negara, sejarah jangan seperti  pisau bermata dua, yang bisa melukai dirinya sendiri. Dalam konteks keindonesiaan, sejarah dapat mempererat persatuan-kesatuan bangsa dan menjaga ideologi-falsafah negara atau kepentingan bangsa yang lebih luas , bukan sebaliknya, menjadi pemicu disintegrasi NKRI. Bukan juga sebagai alat legitimasi kepentingan sesaat, terutama bagi kepentingan politik penguasa.

Jika menyangkut sejarah kontemporer, maka sejarah yang mengupas konflik SARA, perlu disampaikan secara sangat hati-hati dan bijaksana, agar dendam sejarah dari siklus lingkaran setan , tidak menumbuhkan semangat  konflik antara generasi bangsa bahkan  generasi antarbangsa. Konflik sosial, separatisme, pemberontakan serta konflik lainnya yang disebabkan perjalanan sejarah, dapat diredam melalui pendidikan sejarah. Sejarawan yang sering mengkritik obyektifitas pembelajaran sejarah, perlunya memahami hal ini, bahwa pembelajaran sejarah berbeda dengan sejarah murni atau ilmu sejarah.

               Penulis: Yudi Setianto

                                                              Widyaiswara Muda PPPPTK PKn-IPS  Malang

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Collingwod,R.G. 1973. The Idea of History. London: Oxford University Press.

 

Hariyono. 1995. Mempelajari Sejarah Secara Efektif. Jakarta : Pustaka Jaya

 

Hamid Hasan, S. 1997. “Kurikulum dan Buku Teks Sejarah” dalam Kongres Nasional Sejarah 1996 Jakarta Sub Tema Perkembangan Teori dan Metodologi dan Orientasi Pendidikan Sejarah. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

 

_____________2007. ‘Kurikulum Pendidikan Sejarah Berbasis Kompetensi’. Makalah pada Seminar Nasional Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia (Ikahimsi) XII. Semarang, 16 April 2007.

 

Hugiono & Poerwantana,P.K. 1987: Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta : PT Bina Aksara

 

Ibnu Hizam. 2007. “Kontribusi Minat Belajar dan Kemampuan Klarifikasi Nilai Sejarah dalam Pembentukan Sikap Nasionalisme” dalam Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 3, No. 2, Juni 2007.

 

I Gde Widja. 1989. Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah dalam Perspektif Pendidikan. Semarang: Satya Wacana.

 

_____. 1997. “Permasalahan Metodologi dalam Pengajaran Sejarah di Indonesia suatu tinjauan reflektif dalam mengantisipasi perkembangan abad XXI” dalam Kongres Nasional Sejarah 1996 Jakarta Sub Tema Perkembangan Teori dan Metodologi dan Orientasi Pendidikan Sejarah. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

 

Imam  Barnadib. 1973. Dasar-Dasar  Metode  Sejarah  Pendidikan . Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP-IKIP Yogyakarta,

Kohlberg, Lawrence. 1995. Tahap-tahap Perkembangan Moral. (Edisi terjemahan oleh John de Santos dan Agus Cremers SUD. Yogyakarta: Kanisius

 

Krug, Mark. M. 1967. History and the Social Sciences. Walthan Mass: Braisdell

 

Mar’at. 1982. Sikap Manusia Perubahan serta  Pengukurannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

 

 

Moedjanto, G . 1985. “Pengembangan Konsep Diri Lewat Pengajaran Sejarah”. dalam Seminar Nasional IV di Yogyakarta tanggal 16 s/d 19 Desember 1985. Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

 

Moh. Ali,R. . 2005. Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Yogyakarta: LkiS.

 

 

Oliva, Peter F. 1982. Developing The Curriculum. Boston, Toronto : Little Brown and Company

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (beserta lampirannya)

 

Rowse, A.L. 1963. The Use of History. London: Macmillan & Co.

 

Sartono Kartodirdjo.1993.Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

 

Siswanto dan Sukamto, G.M. 1991. Penafsiran Sejarah. Malang : Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP.

 

Sidi Gazalba . 1966. Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

 

Syaiful B. Djamarah & Aswan Zain. 1996. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta

 

Taufik Abdullah. 1996. “ Di Sekitar Pengajaran Sejarah yang Reflektif dan Inspiratif”. Dalam  Jurnal Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi 6 oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Fokusmedia.

 

 

BIODATA PENULIS

 

 

 

Nama Lengkap : Yudi Setianto
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta/Solo, 2 Juni 1970
Pendidikan : S1 Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang

S2    Pendidikan Sejarah, UNS Surakarta/Solo

 

Pekerjaan

 

: PNS / Widyaiswara

 

Jabatan :
  1. Widyaiswara Muda di PPPPTK PKn-IPS
  2. Laboran di Laboratorium Pendidikan Sejarah PPPPTK PKn-IPS Malang
Unit Kerja : PPPPTK PKn-IPS Malang

Jl. Raya Arhanud, Pendem, Batu Malang

Alamat Rumah : Mess PPPPTK PKn-IPS Malang

Jl. Raya Arhanud, Pendem, Batu Malang

HP : 085 628 230 09
e-mail : yudiroyan@gmail.com
     

 

 

Categories: Artikel
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: