Home > Artikel > MILITERISME DAN KOMUNISME DALAM REVOLUSI SOSIO-POLITIK

MILITERISME DAN KOMUNISME DALAM REVOLUSI SOSIO-POLITIK

(Tinjauan Ideologis-Historis Sekitar Kontroversi Peristiwa G-30/S/ 1965)

oleh : Yudi Setianto

Ideologi sebagai sebuah produk pemikiran sosial dapat menjadi alat pendorong masyarakat untuk mencapai cita-citanya. Namun ideologi sering  ditafsirkan sebagai sesuatu yang negatif karena mengandung unsur kefanatikan buta. Perbedaan ideologi tak jarang menjadi potensi awal munculnya konflik. Kekuatan atas kefanatikan terhadap ideologi  akhirnya melahirkan pemikiran dan tindakan radikal dalam masyarakat. Diantaranya ideologi  yang dimaksud  adalah komunisme dan militerisme.

Secara empirik-sosiologis terdapat dua institusi yang paling berpotensi melakukan pemberontakan atau revolusi (coup d’ etat) dalam sejarah perjalanan pemerintahan suatu negara, khususnya di kawasan negara berkembang di Asia,Afrika dan Amerika. Kedua institusi tersebut Militer (Angkatan Darat) dan Partai Komunis. Meski keduanya punya insting melakukan violence political namun secara substansif latar belakang keduanya berbeda  dalam mewujudkan naluri politiknya

Jika diperhatikan, terdapat pola-pola tertentu yang umumnya terdapat dikalangan militer yaitu  penekanan pada nasionalisme, apolitik praktis dan esprit de corps. Secara universal fungsi formal militer sebatas alat pertahanan negara. Di negara yang mengedepankan sistem demokrasi maka golongan militer dibawah kendali sipil . Namun secara faktual kecenderungan tersebut bertolak belakang bagi negara tertentu yang punya sejarah pemerintahan dan latar belakang politik sehingga muncul supremasi militer .

Di kawasan Asia –Afrika yang dalam perjalanan sejarah bangsanya diliputi suasana perjuangan menentang kolonialisme-imperalisme, militer mempunyai kedudukan khusus berkat peran dan kontribusi bagi negaranya. Mereka juga ingin mendapatkan pengakuan atas jasanya sebagai konsekwensi atas perjuangan tersebut.  Jika pemerintahan sipil gagal dalam mewujudkan tatanan kenegaraan serta terganggunya stabilitas keamanan maka militer mempunyai potensi besar untuk mengambil-alih pemerintahan dengan dalih  “demi keselamatan negara”. Huntington berpendapat bahwa intervensi militer pertama-tama akibat kelemahan sistem.  Hal inilah merupakan latar belakang makro lahirnya pemerintahan militer.

Sementara itu,munculnya supremasi pemerintahan komunis berbeda dengan militer meski keduanya akan melahirkan sistem otokrasi dan represif dalam negara. Dalam mencapai tujuan politiknya,kaum komunis lebih sistematis dan licik. Militer masih menghormati substansi demokrasi apabila kekuasaan dipegang pihak sipil yang mampu melaksanakan pemerintahan . Hal ini berbeda dengan komunisme yang salah satu cirinya  sifat liciknya terhadap demokrasi. Maksudnya  jika mereka dipinggir kekuasaan selalu meneriakkan kebebasan berpolitik-berideologi sebagai konswekwensi dari sistem demokrasi. Dengan cara demikian eksistensi partai komunis di suatu negara demokrasi dapat terjaga. Sebaliknya jika “ kaum kiri” telah menjadi kekuatan besar akan siap melakukan revolusi merebut kekuasaan dengan memberangus nilai-nilai universal demokrasi.

Pemerintahan  sistem komunis memanfaatkan militer sebagai alat agitasi  untuk mewujudkan ide politiknya. Institusi militer tunduk sepenuhnya pada kekuasaan partai meski secara personal diantara perwira militer berada dalam lingkaran politik . Sedang sistem pemerintahan militeristik, institusi militer (terutama Angkatan Darat) akan membungkam seluruh partai politik atau hanya mendukung satu partai politik  untuk menjadi single mayority sebagai lipstik demokrasi.

Pasca jatuhnya rezim Orba yang selama kekuasaannya memanipulasi sejarah peristiwa pemberontakan 1965 muncul sisi lain tentang peristiwa kelabu tersebut.  Pemahaman selama ini pemberontakan 1965 merupakan revolusi dari kaum komunis sehingga disebut pemberontakan G-30/S/PKI. Versi kontradiktif yang muncul adalah bahwa militer (Angkatan Darat) sebagai dalang dibalik peristiwa tersebut. Sebenarnya pendapat tersebut sejak lama dimunculkan oleh para Indonesianis seperti  Benedict Anderson, Herbert Feith, Kahin dan lain- lain. Hanya versi  non pemerintah tersebut tidak dapat tersosialisasi di Indonesia akibat kebijakan Orba yang melarang buku-buku karya mereka. Seiring lahirnya reformasi, pendapat mereka sering menghiasi media masa sehingga menjadi polemik terutama menjelang tanggal 1 Oktober yang mengenang peristiwa tersebut.

Benturan Militer dan PKI di Indonesia  

Partai Komunis Indonesia lahir sebagai pergerakan modern dalam melawan kolonialisme. Agar dapat berkembang cepat mereka melakukan praktek infiltrasi kepada Sarekat Islam yang merupakan organisasi terbesar  pada jamannya. Sikap revolusioner PKI yang secara radikal anti penjajahan mendapat simpati dari sebagian rakyat yang menginginkan perubahan yang selama ini tidak ditemukan pada gerakan organisasi atau partai politik saat itu. Kolektivitas culture masyarakat Indonesia yang relative sama dengan pandangan komunis secara tidak langsung mempermudah perkembangan paham tersebut di Indonesia.

Pada tahun 1926-1927 PKI menunjukkan aksi revolusinya dengan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Pusat pemberontakan di daerah Sumatra Barat,Banten dan kota-kota di Jawa Timur dapat mudah dipadamkan. Pemerintah Hindia-Belanda akhirnya menghukum PKI sebagai partai terlarang. Kebijakan ini berimbas pada organisasi atau partai politik lain di Indonesia untuk vacum dalam aktivitasnya.

Salah satu ciri khas gerakan komunis adalah loyalitas pada jaringan internasional. Hal ini yang membedakan dengan militerisme yang merupakan berorientasi pada gerakan lokal atau nasional pada tokoh militer yang muncul. Sebagai gerakan internasional teori efek domino dari komunisme sulit dibantah lagi. Sejak Revolusi Komunis di Rusia tahun 1917 negara disekitarnya “dipaksa” memakai paham tersebut sehingga terbentuk Uni Soviet. Pasca Perang Dunia II negara-negara Eropa Timur mayoritas menggunakan komunisme sebagai pijakan bernegara. Sementara di Asia dengan kemenangan komunis di Cina terbentuk kekuatan komunis baru di Asia Tenggara seperti Vietnam,Kamboja dan Laos serta dikawasan Asia Timur yaitu Korea Utara. Indonesia juga berpotensi untuk menjadi negara komunis jika dilihat dari hasil Pemilu 1955 serta gerakan PKI sesudahnya sampai meletusnya peristiwa 1965.

Sementara itu militer Indonesia secara historis terbentuk karena sejarah perjuangan seperti pada negara-negara terjajah lainnya. TNI sebagai institusi penjaga keamanan pada awalnya belum melirik pada kekuasaan pemerintahan. Diantara beberapa angkatan dalam militer yang paling menonjol adalah peran dari Angkatan Darat dibanding lainnya. Hal ni berlaku hampir di semua negara,khususnya di Asia-Afrika. TNI-AD yang pada awalnya menjaga jarak dengan semua partai politik akhirnya menganggap PKI sebagai natural enemy. Penyebabnya PKI  melakukan pemberontakan Madiun tahun 1948 dan sikapnya dianggap anasionalis-ateis yang lebih memperjuangkan ideologi serta hubungan jaringan internasional.  Hal ini yang membedakan dengan paradigma militer, apalagi Divisi Siliwangi yang merupakan pasukan paling berpengaruh saat itu bercorak nasionalis-Islamis. Sementara itu Masyumi yang juga kontra ideologi dengan PKI menghembuskan negative opini pada peristiwa PKI Madiun. Namun tampaknya PKI termaafkan oleh situasi politik dan keamanan  dalam usaha pemerintah menghadapi Agresi Belanda II.

Secara teoritis kegagalan pemerintahan sipil di suatu negara yang baru merdeka di Asia, Afrika dan Amerika secara tidak langsung memberi kesempatan pada pihak militer untuk mengambil-alih pemerintahan. Demikian pula yang terjadi di Indonesia, ketika pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin pemerintahan sipil belum mampu menciptakan suasana kondusif.

Tersiar berita di luar negari tentang beberapa kudeta militer di Irak pada Juli 1958, kemudian bulan Oktober pemerintahan sipil Pakistan telah jatuh ke tangan Jenderal Ayub Khan , di Burma ke tangan Ne Win ,kudeta di Thailand , rencana kudeta militer di Philipina serta pemerintahan Sudan diambil-alih dibawah kekuasaan militer. Pers Jakarta memuat thesis dari Scott yang antara lain mengatakan, bahwa di negara-negara yang baru berkembang di Asia khususnya, perlu adanya kekuasaan diktator militer untuk menyelamatkan diri dari bahaya Komunisme (Daniel S. Lev: 1967)

Kecenderungan coup de’ etat oleh militer di kawasan Asia-Afrika pada tahun 1950-an belum menjadikan inspirasi bagi militer Indonesia untuk merebut pemerintahan. Penyebab  ekternal karena ketokohan Sukarno yang tidak tertandingi saat itu dan kuatnya aura partai politik dalam pemerintahan. Faktor internal disebabkan kubu TNI-AD terpecah menjadi dua sejak peristiwa 17 Oktober 1952. Apalagi adanya positive image dari masyarakat terhadap TNI pada masa perjuangan kemerdekaan serta penumpasan berbagai pemberontakan di Indonesia. Reputasi tersebut yang tampaknya akan dijaga oleh TNI untuk tidak melakukan kudeta.

Sementara itu laju perkembangan komunis Indonesia tidak dapat dibendung lagi. Tujuh tahun setelah kegagalannya dalam pemberontakan Madiun tahun 1948, PKI berhasil melakukan konsolidasi sehingga menjadi salah satu partai terbesar dalam pemilu 1955. Terpuruknya kondisi perekonomian rakyat menjadikan PKI sebagai partai yang “laku” bagi masyarakat pedesaan. Namun “kejayaan” PKI dalam pemilu tersebut tidak sebanding dengan peran mereka dalam pemerintahan.  Sebelum dan sesudah pemilu 1955 sampai lahirnya Dekrit Presiden 1959, PKI tidak pernah diajak berkoalisi di kabinet dengan partai-partai lain disebabkan stigma terhadap komunisme. Imbasnya insting komunisme untuk melakukan revolusi tumbuh kembali seiring dukungan masa PKI yang semakin besar. Pada tahun 1950-an hubungan Sukarno – PKI terasa lebih dekat dibanding partai-partai lain bahkan dibanding hubungan Sukarno-PNI. Hal ini disebabkan persamaan persepsi dalam memandang berbagai masalah aktual saat itu termasuk kecurigaannya pada militer dan pengaruh intervensi asing khususnya Blok Barat terhadap politik Indonesia.

Keberhasilan TNI-AD dalam menumpas berbagai pemberontakan di tanah air menambah citra positif bagi tentara di mata masyarakat. Pemberontakan  PRRI/Permesta merupakan pengecualian, karena pemberontakan tersebut sebagai wujud pembangkangan TNI-AD di daerah terhadap Sukarno dan sikap anti PKI. Keputusan Sukarno untuk membubarkan Masyumi yang dianggap terlibat PRRI/Permesta sebagai berita “kemenangan” bagi PKI yang sejak lama menganggap Masyumi sebagai musuh politik dan ideologinya. Apalagi pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo berhasil dipadamkan sehingga kelompok Islam radikal intelektual (Masyumi) dan radikal gerakan (DI/TII) sebagai penyeimbang kekuatan komunisme sudah tidak ada lagi. Praktis hanya TNI-AD sebagai kendala utama bagi PKI untuk dapat mewujudkan ambisi politiknya yaitu “berkuasa”. Image tentang komunisme sebagai salah satu ideologi yang berhak hidup di Indonesia  semakin kuat seiring kebijakan Sukarno dengan slogan nasakom-nya.

PKI menggunakan Sukarno untuk menekan TNI-AD tentang usulan pembentukan angkatan ke-5. Meski alasan PKI bahwa angkatan buruh dan tani yang dipersenjatai sebagai kekuatan rakyat dalam menunjang Dwikora dan Trikora, jelas ini hanya strategi PKI untuk menandingi kekuatan TNI. Bagi TNI,Angkatan Ke-5 sebagai militerisasi masa seperti yang terjadi di RRC sehingga membahayakan posisi TNI.

Sukarno ibarat sumbu bom waktu bagi pertarungan kepentingan antara TNI-AD dengan PKI. Maksudnya karisma Sukarno sebagai penunda perang terbuka antara militer melawan PKI. Jika Sukarno berhenti menjadi presiden yang disebabkan alasan alamiah seperti faktor kesehatan ataupun kematian maka sulit dielakkan akan terjadi perebutan kekuasaan antara dua elemen tersebut. Namun sebelum Sukarno berhenti secara alamiah, bom terlebih dulu meletus karena disulut oleh peristiwa G-30/S tahun 1965.

Peristiwa tersebut oleh Pemerintahan Orde Baru dianggap sebagai revolusi komunisme untuk mendominasi kekuasaan sehingga disebut G-30/S/PKI. Namun  seperti yang dijelaskan bagian atas, terdapat pandangan bahwa pemberontakan tersebut didalangi militer. Dari dua persepsi yang berbeda tersebut, penulis berusaha menganalisa dari penjelasan singkat diatas.

Dalam teori politik, institusi yang dapat mengimbangi kekuatan revolusi komunis adalah militer. Antara keduanya terdapat dua hubungan yang menarik yaitu jika partai komunis berkuasa di suatu negara maka militer  dijadikan salah satu instrumen penting untuk melanggengkan kekuasaan. Sebaliknya , pemerintahan militer sebagai produk dari coup d’etat,hal-hal yang berbau “kekirian” akan diwaspadai. Hal ini disebabkan rejim militer memandang bahwa komunis mempunyai potensi besar untuk melakukan revolusi sosial. Meski antara komunis dan militer  terdapat persamaan tentang violent culture namun keduanya sering memandang sebagai “lawan utama” yang disebabkan adanya naluri yang sama tentang kekuasaan. Persitiwa G-30/S tahun 1965 merupakan manifestasi teori diatas.

Keterlibatan pasukan Cakrabirawa dalam  penculikan para jenderal serta dukungan beberapa kesatuan militer terhadap Gerakan 30/S/1965 sebagai indikasi PKI berhasil melakukan praktek infiltrasi pada TNI. Meskipun demikian dampak dari nasakomisasi di militer, khususnya TNI-AD dapat direduksi oleh para jenderal anti PKI yang menduduki posisi strategis sehingga menjadi target utama oleh Gerakan  30/S 1965.

Para jenderal tersebut dijadikan sasaran  disebabkan pertama Jabatan mereka yang dekat dengan ranah politik yang mempengaruhi kebijakan militer. Ketika kepentingan PKI merasa terhalangi oleh militer maka penghalang tersebut dijadikan sasaran tembak. Hal ini berbeda dengan posisi Suharto sebagai komandan pasukan organik Kostrad yang lebih dekat dengan  tugas militer di lapangan. Kedua Para jenderal tersebutdalam posisi yang bertolak belakang. Secara struktural jabatan mereka kuat sebaliknya secara emosional ke bawah sangat lemah. Secara umum dalam militer seorang tentara lebih loyal terhadap pimpinan langsung di kesatuannya. Pasukan Cakrabirawa mungkin berbendapat bahwa posisi Suharto sebagai komandan Kostrad yang membawahi secara langsung pasukan organik Kostrad terasa sulit dijadikan target penculikan dibanding jenderal-jenderal lainnya. Jika pasukan Cakrabirawa menculik Suharto,maka hal ini dianggap sebagai “pengumuman perang” terhadap kesatuan Kostrad. Cakrabirawa tidak akan mampu melawan pasukan Kostrad yang jumlahnya lebih besar dan sangat loyal terhadap komandannya meski ada unsur-unsur Kostrad mendukung G-30/S/1965. Loyalitas mutlak terhadap pimpinan langsung seperti itulah yang memperkuat posisi komandan  militer organik seperti Suharto. Untuk memperkuat pendapat tersebut, seorang Sarwo Edie perintahnya akan lebih ditaati pasukannya di RPKAD dibanding perintah dari perwira tinggi TNI-AD lainnya.  Meski perlu digaris bawahi bahwa teori tersebut efektif jika negara dalam keadaan  chaos. Penjelasan tersebut sebagai argumen ketika muncul pertanyaan, mengapa Suharto tidak dijadikan target penculikan seperti para jenderal lainnya pada saat peristiwa G-30/S 1965.

Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa TNI-AD sebagai dalang dari peristiwa G-30/S/ 1965, nampaknya sebagai sesuatu yang perlu dikaji kembali. Bagaimana mungkin corps tentara akan mengorbankan putra-putra terbaiknya yang berakibat melemahkan posisinya.  Adanya anggapan bahwa peristiwa tersebut sebatas pertentangan internal dalam tubuh TNI hanyalah penyerdehanaan masalah saja. Sulit dipungkiri pertentangan internal di TNI saat itu disebabkan terkontaminasinya beberapa perwira TNI beserta kesatuannya dalam pengaruh PKI yang akan mendapat kompensasi karier militer jika revolusi berhasil.

Satu hal yang menarik ternyata Sukarno mudah melupakan peristiwa pemberontakan PKI Madiun namun sulit melupakan pemberontakan PRRI/Permesta. Hal inilah yang membuatnya lebih percaya adanya issue Dewan Jenderal dan Dokumen Gilchrist dibanding kecurigaannya terhadap naluri revolusi PKI . Trend adanya coup d’etat oleh militer di kawasan Asia dan Afrika serta keterlibatan militer dalam pemberontakan PRRI/Permesta membuat Sukarno lebih curiga pada revolusi kaum militer dibanding kekuatan lainnya.

Adanya pandangan bahwa Suharto bermain pada peristiwa 1965 jika dilihat hubungan personel yang sangat dekat antara Suharto dengan pelaku dan pendukung gerakan dari kelompok militer seperti Letkol Untung dan Kolonel Latief sebagai pandangan yang sah-sah saja. Namun kita juga perlu membandingkan dengan analisa lain, bahwa Jenderal A. H Nasution sebagai  pelaku dan saksi  sejarah sekaligus target pembunuhan dari pasukan Cakrabirawa tidak pernah percaya bahwa Suharto mendalangi pembunuhan para jenderal. Sebagai militer senior, Nasution jelas mempunyai naluri militer untuk mengidentifikasi  peristiwa revolusi karena dia termasuk saksi primer dalam peristiwa G-30/S 1965. Faktor dikotomi orang Jawa dan non Jawa pada masa itulah yang lebih menguntungkan karier Suharto dibanding Nasution pada peristiwa 1965 atau sesudahnya.

Dari gambaran singkat tersebut, penulis berpendapat bahwa peristiwa G-30/S 1965 bukan sebagai  peristiwa coup d’etat namun lebih disebabkan perang perebutan hegemoni “pengaruh” antara TNI-AD dengan PKI. Persepsinya, coup d’etat merupakan perebutan top manager kekuasaan dalam hal ini lembaga kepresidenan. Faktanya, Sukarno tidak secara langsung tumbang oleh revolusi itu namun hanya imbas dari peristiwa tersebut. Sikap proteksi Sukarno terhadap PKI yang dianggap bertanggung jawab pada gerakan G-30/S 1965 menjadi salah satu penyebab kejatuhannya. Demo masa besar-besaran yang dituangkan dalam Tritura tidak secara eksplisit menuntut Sukarno mundur. Masyarakat cenderung memandang Sukarno bersikap subyektif dalam memandang masalah G-30/S 1965 dibandingkan hubungan peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta dan pembubaran Masyumi.  Namun tidak dapat dipungkiri kekuasaan Sukarno juga dijatuhkan oleh intrik-intrik tertentu seperti kontroversi Supersemar sehingga Suharto menggantikan posisinya tanpa ada reaksi masa yang signifikan.

Sementara itu TNI-AD berhasil melakukan konsolidasi internal setelah terbunuhnya para jenderalnya. Tampaknya TNI-AD membutuhkan pengakuan masa sipil untuk menghentikan manuver golongan “kiri” sehingga merangkul kelompok anti PKI di masyarakat.  PKI pada akhirnya menjadi common enemy seiring melemahnya pengaruh Sukarno pada masa itu. Apalagi TNI-AD berhasil mendramatisir pembunuhan di Lubang Buaya yang membangkitkan emosi masa sehingga ada semacam justifikasi untuk melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap kader PKI sebagai balasan atas peristiwa Lubang Buaya.

Dukungan Amerika Serikat terhadap TNI-AD dalam peristiwa 1965 merupakan kelanjutan dukungannya terhadap PRRI/Permesta yang berusaha menjatuhkan Sukarno yang dekat dengan Blok Komunis. Pada masa Perang Dingin, Amerika lebih menyukai kekuasaan rejim militer dari pada komunisme bagi negara-negara Dunia Ketiga. Alasannya rejim militer mudah dipengaruhi oleh USA karena mereka membutuhkan bantuan ekonomi dan militer untuk membangun pemerintahannya.

 

Stigma komunisme akhirnya menjadi titik kuat Orba dalam membangun kekuasaannya. Suharto yang telah menyatu dengan sistem feodalisme Jawa sulit dipisahkan dari karakter budaya tersebut ketika memimpin negara. Terciptalah pemerintahan yang khas yaitu semi militeristik-feodalistik yang menganggap posisi presiden seperti raja dengan segala privilege-nya. Sementara tampilnya oposisi dianggap potensi gerakan makar diselesaikan dengan cara militer. Pemerintahan Orba pada awalnya tidak menampilkan diri dalam bentuk diktator militer namun melalui tahap dan corak pembagian kekuasaan antar elit militer dan sipil sehingga terbentuk rezim semi militer. Nampaknya Suharto tidak begitu yakin dengan loyalitas kaum politisi sipil sehingga dengan alasan “Dwi Fungsi ABRI” kaum militer dimasukkan secara signifikan dalam kancah politik di legeslatif-eksekutif dari Pusat-Daerah sampai dengan kejatuhannya di era reformasi.

Multiple interpretation dalam fakta sejarah sesuatu yang wajar karena sering kali hasil temuan penelitian sejarah tidak mampu menjelaskan secara tuntas tentang misteri yang mengitari penemuannya. Sejarawan kontroversial dari Italia, Benedetto Crose yang bermazhab idealisme historis berpendapat sering kali rekonstruksi sejarah sulit membedakan antara realitas dan pemikiran,maksud dan peristiwa ,historikal dan filosofikal. Sebagai jalan tengah menyikapi perbedaan tersebut tentunya harus ada toleransi antara pendapat atau penemuan yang berbeda dalam sejarah, sehingga tidak ada arogansi intelektual yang memaksakan pendapatnya termasuk dalam interprestasi fakta sosio-historis yang bersifat ambigu seperti kontroversi peristiwa politik di Indonesia sekitar tahun 1965 tersebut.

Penulis: Yudi Setianto

Pemerhati masalah sejarah dan sosial

Widyaiswara di PPPPTK PKn-IPS

 

 

Categories: Artikel
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: