Home > Artikel > NASIONALISME DAN KESADARAN NASIONAL INDONESIA

NASIONALISME DAN KESADARAN NASIONAL INDONESIA

OLEH: YUDI SETIANTO

 

Von Herder (1744 – 1803), salah satu pencetus teori nasionalisme, menyatakan  bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah membentuk suatu kelompok dan  pada tingkat tertentu  kelompok tersebut disebut bangsa. Kita dilahirkan dalam suatu tradisi yang menciptakan ”nasional” yang terdiri dari sebuah wilayah, sejarah, bangsa dan agama yang berproses untuk menyatu bersama atau menggabungkan hal-hal tersebut menjadi satu  kemanunggalan. Proses  ini membentuk konsep suatu bangsa (Sargent, 1986:29-30) .

Kata nation atau bangsa diadopsi dari bahasa Perancis dimana, kata tersebut berakar dari bahasa Latin natio. Pada masa klasik, kata tersebut bermakna negatif untuk  menyebut ras, suku atau sekumpulan manusia yang dianggap tidak beradab oleh standar Romawi. Kata nation pada akhirnya mengalami pergeseran makna positif untuk menunjukkan kesatuan budaya dan kedaulatan politik tertentu yang mencakup suatu masyarakat (Well, 2004:210). Kata Nasionalisme  pada awalnya sering kali dikaitkan dengan suatu perang atau revolusi. Disamping itu, nasionalisme sering digunakan  untuk menggambarkan pergerakan-pergerakan kaum minoritas di suatu daerah atau negara. Pandangan inilah yang menjadikan nasionalisme pada awalnya dianggap sebagai hal yang jelek atau negatif  (Sargent, 1986:21).

Terdapat tiga macam teori tentang pembentukan nation. Pertama, teori kebudayaan (cultuur) yang menyebutkan suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan. Kedua, teori negara (staat) yang menentukan  terbentuknya suatu negara lebih dahulu adalah penduduk yang ada di dalamnya disebut bangsa. Ketiga, teori kemauan (wils), yang berpandangan bahwa syarat mutlak terbentuknya nation yaitu kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang perbedaan suku,ras, kebudayaan dan agama (Suhartono, 2001:7)

Sebenarnya, Nasionalisme adalah suatu ideologi yang mempengaruhi semua bentuk ideologi lainnya. Kata nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negeri atau wilayahnya.

Pengaruh feodalisme semakin surut seiring perkembangan jaman dan peran mereka digantikan kaum borjuis, dimana kaum borjuis tidak mau terikat dengan ketentuan-ketentuan masyarakat feodalis yang agraris. Mereka menginginkan kebebasan dalam banyak hal termasuk dalam melakukan usaha dan mencari keuntungan. Paham ini dalam perkembangannya dikenal sebagai liberalisme. Kaum borjuis merupakan pelaku utama pendorong munculnya revolusi industri. Dalam situasi demikian, muncullah nasionalisme Eropa dengan istilah  colonialism is the daugther of industrial policy  dalam artian kolonialisme sebagai anak kandung dari kebijakan dunia industri.

Pada dasarnya, timbulnya nasionalisme karena kombinasi dua faktor yaitu faktor subyektif dan obyektif. Faktor subyektif berupa kemauan, sentimen, aspirasi dan lain-lain, sedangkan faktor obyektif berupa kondisi ekonomi, geografi, histori dan lain-lain.

Nasionalisme juga telah memberi suatu sarana untuk mempersatukan negara-negara. Penolakan kekuasaan kolonial oleh bangsa-bangsa berkembang telah menjadi suatu sarana untuk mengembangkan identitas nasional, keterpaduan dan tujuan. Nasionalisme merupakan perhatian utama bangsa-bangsa berkembang karena sebagian di antara mereka merupakan masyarakat bangsa yang baru berdiri,sehingga belum memiliki identitas. Hal ini, sering dianggap bahwa nasionalisme bangsa Asia dan Afrika sebagai anak kandung dari kolonialisme-imperalisme. Maksudnya, lahirnya semangat nasionalisme bangsa terjajah sebagai dampak dari penjajahan itu sendiri.

Nasionalisme bangsa-bangsa terjajah di Asia-Afrika-Amerika merupakan  gejala historis yang telah berkembang sebagai jawaban terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh situasi kolonial. Nasionalisme bangsa terjajah dengan kolonialisme tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya. Nasionalisme di Asia-Afrika dimulai dengan munculnya kesadaran terhadap situasi yang terbelakang sebagai dampak dari kolonialisme, tradisionalisme dan feodalisme.

Dengan adanya diskriminasi di masyarakat, maka rakyat menjadi sadar akan ketidaksamaan hak-hak mereka dibanding dengan unsur atau elemen masyarakat lain. Sikap dan pemikiran kaum terpelajar sebagai golongan yang paling berjasa dalam berperan  merubah diskriminasi tersebut.  Nasionalisme Indonesia, seperti juga di negara-negara Asia lainnya, mempunyai basis historis pada kolonialisme sehingga sifat anti-kolonialisme menjadi bagian utamanya.

Pada sisi lain, nasionalisme juga dapat membahayakan jika sudah menyimpang dari arti sebenarnya, sehingga membawa pada kehancuran atau permusuhan. Dalam hal ini, nasionalisme disebut dengan berbagai istilah seperti chauvinisme atau ultra-nasionalisme yaitu semangat nasionalisme yang berlebihan dan menganggap bangsa lain lebih rendah. Kapasitas nasionalisme yang demikian ini menjurus pada gerakan rakyat, radikal dan otoriter serta bersifat ofensif seperti kasus negara Jerman di bawah Adolf Hitler dan Italia di bawah Mussolini  atau Jepang pada Perang Dunia II.

Sementara itu, timbulnya nasionalisme di Indonesia khususnya dan Asia umumnya berbeda dengan timbulnya nasionalisme Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme di Indonesia terkait dengan kolonialisme Belanda yang sudah beberapa abad menguasai Indonesia. Usaha untuk menolak keberadaan kolonialisme sebagai manifestasi dari penderitaan dan tekanan-tekanan melahirkan nasionalisme.  Sementara itu, nasionalisme di Eropa terjadi pada masa transisi dari  masyarakat feodal ke masyarakat industri. Proses peralihan itu didahului  oleh kapitalisme awal dan liberalisme pada abad XVII (Suhartono, 2001:5-6). Nasionalisme Indonesia sebagai gejala historis telah berkembang sebagai jawaban terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ditimbulkan oleh situasi kolonial (Kartodirdjo, 1993:58).

Nasionalisme sebagai manifestasi kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara telah ada pada para pemegang kekuasaan saat Nusantara masih terdiri dari berbagai kerajaan dengan corak dan karakternya yang berbeda, seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.  Para pemegang kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara berusaha memberikan kesejahteraan dan menciptakan rasa aman bagi rakyatnya. Semangat nasional saat itu mengandung unsur-unsur kompleks kebanggaan dan superioritas. Usaha memperluas wilayah saat itu merupakan bagian dari manifestasi semangat nasionalisme yang melanggar kedaulatan bangsa lain (Slametmulyana, 1968:8).

Nasionalisme pada jaman penjajah pada hakekatnya sebagai  nasionalisme yang masih awal namun sangat penting yaitu  kemerdekaan. Melalui kemerdekaan, maka bangsa dapat menentukan nasib dan mengatur negara berdasarkan konsepnya sendiri. Nasionalisme di Indonesia pada masa kolonialisme mempunyai watak yang khusus yaitu antipenjajajahan atau antibelanda. Nasionalisme ini dapat berhasil jika masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran berpikir nasional yaitu sikap masyarakat terhadap kesadaran bernegara. Cara berpikir nasional sebagai antitesa terhadap cara berpikir kedaerahan, yaitu mengutamakan kepentingan suku dan daerah masing-masing di Nusantara.

Pada awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengalami krisis ekonomi serta keuangan negara yang memprihatinkan akibat peperangan di Eropa. Peperangan antara Inggris dan Perancis berdampak pada Belanda karena  negeri kincir angin tersebut dikuasai Perancis sehingga Raja Belanda melarikan diri ke Inggris. Setelah Inggris dapat mengalahkan pasukan Perancis, Belanda memperoleh kembali kemerdekaan dan kedaulatannya. Pada akhirnya, Belgia memberontak dan memisahkan diri terhadap kekuasaan Belanda. Sementara itu, kekuasaan Belanda di Indonesia juga mengalami masa-masa sulit karena munculnya berbagai perlawanan rakyat yaitu Perang Diponegoro  (1825-1830) di Jawa dan Paderi (1821-1837) di Sumatra Barat.

Krisis ekonomi tersebut mengancam kedudukan negeri Belanda. Untuk mengatasi masalah keuangan tersebut, Belanda mengangkat Gubernur Jenderal di Indonesia (1830-1833) yaitu Johannes van den Bosch dengan menciptakan Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa. Cultuurstelsel ini memberi keuntungan sangat besar kepada pemerintah Belanda, sehingga dalam waktu singkat, kesulitan kas negara Belanda dapat teratasi. Sebaliknya, sistem tersebut menjadikan puncak dari kesengsaraan rakyat Indonesia akibat imperalisme. Ribuan orang meninggal dikarenakan kelaparan antara lain di daerah Cirebon (Jawa Barat), Demak (Jawa Tengah), Grobogan (Jawa Tengah) dan tempat-tempat lain.

Sementara itu, kolonialisme-imperalisme di Nusantara mengalami perubahan seiring perkembangan sosio-politik di negeri Belanda. Pada permulaan abad XX, kebijakan pemerintah Belanda mengalami perubahan arah. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran kekuasaan Belanda, dan diganti dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteran bangsa Indonesia. Kebijakan baru tersebut dikenal sebagai Politik Ethis (Ricklefs, 1991:227).

Politik ethis ini berakar dari masalah kemanusiaan serta keuntungan ekonomis meski hal ini disebabkan oleh kecaman-kecaman dari orang-orang Belanda sendiri yang peduli dengan  nasib bangsa Indonesia. Kritikan tersebut antara lain dilontarkan melalui sebuah novel berjudul Max Havelaar , karangan Eduard Douwes Dekker (1860) yang mengunakan nama samaran Multatuli (artinya: aku banyak menderita). Dalam buku tersebut Multatuli dengan keras mengecam tindakan pegawai-pegawai Belanda dalam menindas rakyat Indonesia dengan legitimasi cultuurstelsel.

Disamping itu, pada tahun 1899 C. Th. Van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia, menerbitkan artikel  dalam majalah De Gids yang berjudul ”Een eereschuld” (Suatu Hutang Kehormatan). Dalam tulisannya tersebut dijelaskan bahwa kekosongan kas Belanda akibat  Perang Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgia telah diisi oleh penduduk Indonesia melalui program Tanam paksa (Cultuur Stelsel) sehingga orang Indonesia berjasa terhadap  perekonomian negeri Belanda. Untuk itu, sudah sewajarnya  jika kebaikan budi  dibayarkan kembali. Menurut van Deventer, hutang budi tersebut dibayar dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui Trias yang dikenal sebagai Trias van Deventer, meliputi :

(1)  irigasi atau pengairan,

(2)  edukasi atau pendidikan, dan

(3) emigrasi atau pemindahan  penduduk untuk pemerataan   kepadatan penduduk.

Program tersebut didukung kaum industrialis dan kapitalis karena mereka berkepentingan dengan hal itu dalam rangka memasarkan produk industrinya ke Indonesia serta mengadakan perbaikan kesejahteraan kepada rakyat yang telah berjasa bagi pemerintah belanda. Kritikan van Deventer juga direspon oleh Ratu Belanda,  Wilhelmina berpidato pada tahun 1901 menyatakan jaman baru dalam politik kolonial setelah mengetahui dari hasil penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa. Meskipun pidato Ratu Wilhelmina menekankan kesejahteraan pribumi dalam ide politik ethis, namun tetap dalam kerangka modernisasi yang dipersepsikan dengan pem-Barat-an atau bahkan pem-Belanda-an  (Nagazumi, 1989:27).

Tujuan politik ethis antara lain:

(1)  meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi

(2) berangsur-angsur menumbuhkan otonomi dan desentralisasi  politik di Hindia Belanda.

Pelaksanaan Trias van Deventer di masyarakat tidak sesuai dengan rencana program. Kenyataannya, Pemerintah Belanda hanya memperluas jaringan irigasi, demi memajukan pertanian yang berhubungan langsung dengan kepentingan Hindia Belanda. Pemindahan penduduk atau emigrasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi tenaga kerja untuk daerah-daerah perkebunan milik pengusaha asing sedangkan edukasi atau pengembangan pendidikan sebagai sarana untuk mengisi tenaga-tenaga administrasi pemerintah Hindia Belanda.

Pada saat bersamaan, adanya politik ethis dalam bidang edukasi bermunculan kaum intelektual pribumi. Para kaum intelektual ini mulai diserap dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan. Kebutuhan aparatur dan tenaga administrasi Hindia Belanda yang meningkat cukup signifikan menjadikan kaum intelektual pribumi berperan lebih besar dalam urusan berbagai hal. Golongan intelektual ini sebagai golongan elite baru yang kedudukannya dibedakan dalam tatanan masyarakat kolonial. Golongan inilah yang menjadikan adanya pembaharuan dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan yang direalisasikan melalui bentuk pergerakan yang modern yang disebut sebagai Pergerakan Nasional.

 

Identitas Nasional Indonesia

Menurut  Wikipedia Indonesia edisi (2007), pada zaman purba, kepulauan tanah air disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan tanah air diberi nama Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa India menamakan kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta, dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Valmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Pada jaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 19421945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur). Eduard Douwes Dekker (18201887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yaitu Insulinde, yang artinya juga “Kepulauan Hindia” (bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini kurang populer. Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (18791950), yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi (cucu dari adik Multatuli), memperkenalkan suatu nama untuk tanah air kita yang tidak mengandung unsur kata India. Nama itu tiada lain adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya.

Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 lalu diterjemahkan oleh  Brandes dan diterbitkan oleh  Krom pada tahun 1920. Pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian nusantara zaman Majapahit. Pada zaman  Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa).

Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa (Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat). Oleh Dr. Setiabudi mengungkapkan bahwa nusantara pada zaman Majapahit mengalami keterbelakangan. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu “nusa di antara dua benua dan dua samudra”, sehingga Jawa pun  termasuk dalam definisi nusantara yang modern. Istilah nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda. Sampai hari ini istilah nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke.

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), yang dikelola oleh  Logan (18191869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinurgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, Earl (18131865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA. Dalam JIAEA Volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations, yang menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis:

“… the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively Indunesians or Malayunesians”.

 

Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (Srilanka), dan Maldives (Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia. Dalam  majalah JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Logan memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak dalam tulisan Logan:

Mr. Earl suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favour of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago“.

 

Pada waktu mengusulkan  nama  Indonesia, Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin, Bastian (18261905) menerbitkan buku Indonesien “oder die Inseln des Malayischen Archipel” sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara ke tanah air pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah “Indonesia” di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah “Indonesia” itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indie tahun 1918. Padahal Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers Bureau. Nama indonesisch (Indonesia) juga diperkenalkan sebagai pengganti indisch (Hindia) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan indonesiër (orang Indonesia).

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Alfian. 1990. Pembangunan Politik Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

Ambarman,R. 1980. Politik dan Perang kemerdekaan. Bandung: Alumni

Arent, Hannah.1995. Asal-Usul Totalitarisme Jilid III. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bruinessen, Martim van . 1994. NU, Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencaharian Wacana Baru. Yogyakarta: LKIS.

Dekker,I Nyoman. 1975. Sejarah Pergerakan Nasional. Malang: Lembaga Penerbit IKIP Malang.

Eatwell ,Roger. 2004. Ideologi Politik Kontemporer. Yogyakarta: Jendela.

Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

MD, Sagimun. 1989. Peran Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi. Jakarta: Bina Aksara.

Nagazumi, Akira .1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Notosusanto, Nugroho. 1975. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka.

——————————,1977. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Nasution, S. 1995. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

Pringgodigdo, A.K .1984: Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia: Jakarta: Dian Rakyat.

Ricklefs, M.C. 1991: Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Ricklefs, M.C. 2005: Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.

Santoso, Priyo Budi. 1995. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sargent, Lyman Tower. 1986. Ideologi Politik Kontemporer. Jakarta: PT Bina Aksara.

Suhartono. 2001. Sejarah Pergerakan Nasional, dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Slametmuljana. 1968. Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia. Jakarta:  P.N Balai Pustaka.

T.Chandra Adiwana, Erna Sari Ulina Girsang, M.Haikal, tanpa tahun. Selamat Tinggal Indonesia. Sebuah Pengantar . Jakarta: Yayasan  Nurrussabirin.

Zed,Mestika. 2004: Pemberontakan Komunis Silungkang 1927, Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.

Wikipedia (2007)

 

 

 

Categories: Artikel
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: